Tetangga Darurat Energi, Bahlil Blak-blakan Kondisi Terbaru BBM-LPG RI

7 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan kondisi terkini ketersediaan energi, termasuk pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan dan pengamanan stok energi. Khusus BBM jenis Solar, Bahlil menyebutkan saat ini Solar sepenuhnya sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, tanpa perlu impor.

Sementara untuk bensin dan LPG, Indonesia masih membutuhkan pasokan dari luar negeri dengan porsi yang bervariasi.

"Dan saya ucapkan terima kasih di sana sini sekalipun ada kondisi geopolitik, ada kejadian di Timur Tengah tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas perintah Bapak Presiden hampir setiap hari kami diperintahkan untuk mengecek betul, memastikan betul tentang kebutuhan rakyat terutama di BBM pada saat mudik ke kampung halaman masing-masing ataupun pada saat kembali," tutur Bahlil dalam konferensi pers usai tinjauan pasokan BBM di SPBU Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

"Seperti apa saya sampaikan di awal bahwa insya Allah pemerintah akan menjaga tentang pasokan energi kemudian cadangan energi kita dan harga. Dalam berbagai kesempatan sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena tetapi kita bersyukur kepada Allah atas perintah Bapak Presiden dan dukungan rakyat hari ini BBM di negara kita tercinta baik daripada bensin, solar maupun LPG terpenuhi dengan baik," ujarnya.

"Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang ini dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang," imbuhnya.

"Atas dasar itu Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita," lanjutnya.

"Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian, sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear," tegasnya.

"BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik," paparnya.

Kendati demikian, pemerintah memastikan ketahanan energi domestik masih dalam status aman dan terkendali, meskipun sejumlah negara di Asia mulai menghadapi situasi darurat energi.

Sebagai antisipasi, pemerintah telah mengalihkan sumber impor minyak mentah (crude oil) yang selama ini melewati Selat Hormuz.

Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah berupaya untuk mencari sumber alternatif pengganti minyak dari Timur Tengah ke negara lain, atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita juga tahu bahwa 20% dari crude kita itu kita ambil dari Selat Hormuz, sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang insya Allah sudah mulai membaik. Jadi mohon doanya saja," tambahnya.

Di tengah upaya tersebut, Bahlil mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien dan tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada oknum yang memanfaatkan situasi krisis ini untuk menimbun BBM bersubsidi atau memperjualbelikannya kembali ke sektor industri.

"Saya mohon kepada saudara-saudara saya yang oknum-oknum melakukan penimbunan mohon lihatlah Ibu Pertiwi sekarang lagi membutuhkan anak-anak Ibu Pertiwi yang bijak. Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan," tegas Bahlil.

Terkait dengan kebijakan harga, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak global ini.

Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari skema bantalan subsidi yang tepat agar beban krisis tidak langsung menghantam daya beli masyarakat.

"Doakan kami, dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus-menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya," tandasnya.

Filipina Darurat Energi

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. resmi mengumumkan status darurat energi nasional imbas ancaman gangguan pasokan bahan bakar akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Deklarasi tersebut ditetapkan melalui Perintah Eksekutif (EO) Nomor 110 yang ditandatangani hari ini, Selasa (24/3/2026), dengan mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi.

Melansir Kantor Berita Resmi Filipina (Philippines News Agency/PNA), pemerintah Filipina mengidentifikasi bahwa memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan jalur strategis Selat Hormuz, dapat memicu gangguan produksi dan transportasi minyak global.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi besar menyebabkan krisis pasokan bahan bakar domestik sekaligus memicu volatilitas harga yang mengancam stabilitas ekonomi negara.

"Sebagai importir bersih produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan karenanya rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global," bunyi dokumen Perintah Eksekutif Nomor 110 tersebut melansir PNA, Selasa (24/3/2026).

Adapun, Menteri Energi Filipina telah memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa situasi saat ini menghadirkan bahaya yang mengancam ketahanan pasokan energi di tingkat kritis.

Oleh karena itu, penetapan status darurat ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengeksekusi langkah-langkah cepat dan terkoordinasi demi melindungi perekonomian dan masyarakat.

(wia)

Add