Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan upaya dalam pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menambah keakuratan data.
Hasilnya ditemukan jutaan data penduduk yang ternyata tidak sesuai. Misalnya saja sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Upaya yang dilakukan oleh Kemendagri seperti ground checking, di mana ditemukan jutaan data yang diterima ternyata tidak sesuai dengan kondisinya.
Berdasarkan pemaparan, terdapat 8.622.368 data diterima dari ground checking dan hanya 887.884 yang masih aktif. Sisanya sudah tidak aktif karena meninggal, data ganda, dan belum rekam.
Kemendagri bahkan menemukan sekitar 10 juta lebih NIK tidak aktif setelah melakukan pengecekan. Adapun data terdiri dari data tidak aktif tersebut karena meninggal, data ganda, dan belum rekam.
"Dari data-data yang nonaktif seandainya tidak masuk dalam penerima (bansos) tapi orangnya ada tentu akan dirugikan. Ada juga data tapi yang menerima bantuan ternyata sudah meninggal. Dengan data di server masih ada sehingga warga masuk desil satu atau dua terus menerima bantuan padahal sudah meninggal" ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Pengecekan tersebut yang dikatakan Tito sebagai upaya dalam memutakhirkan data penerima bantuan agar tepat sasaran.
"Ini yang dikerjakan Dukcapil untuk ada data tunggal sebagai basis data dalam rangka BPJS maupun program masyarakat lainnya," katanya.
Ia juga mengimbau agar para pemerintah daerah turut terjun ke lapangan dalam pengecekan sehingga tidak mengandalkan BPS pusat.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Tito Puji Pemda Jabar-Jateng "Rumahkan" Kusir Delman