Tutup Perlintasan Kereta Api Susah-Susah Gampang, Ini Kendalanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI menyoroti masalah pendanaan menjadi kendala penanganan perlintasan dan peningkatan jalur kereta api di lintas Bekasi-Cikarang belum optimal, membuat PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI cukup kesulitan untuk menangani permasalahan tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahkan mengatakan, untuk membuat perlintasan sebidang menjadi non-sebidang, alias dibangun flyover atau underpass di jalur Bekasi-Cikarang, dibutuhkan dana sekitar Rp400 miliar untuk satu perlintasannya.

"Tujuan diadakannya rapat kerja (raker) ini tentu mengurai masalah di kereta api belakangan ini, tentunya juga bicara terkait anggarannya. Walaupun Presiden (Prabowo Subianto) sudah membantu dana KAI sebesar Rp4 triliun, tetapi ini ternyata masih jauh. Tadi saya dapat informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bahwa ada 1 titik perlintasan yang masih butuh dana besar untuk dibangun flyover atau underpass, dananya bisa mencapai Rp400 miliar," kata Lasarus saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (13/5/2026).

Masalahnya, masih ada 10 titik perlintasan liar di jalur tersebut, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar yakni hingga mencapai Rp4 triliun untuk 10 perlintasan tersebut.

"Rp400 miliar itu 1 titik ya, 1 perlintasan. Sedangkan di jalur Bekasi-Cikarang, masih ada 10 perlintasan liar, harus membutuhkan Rp4 triliun. Itu baru 10 perlintasan, di Jabodetabek masih banyak, apalagi di seluruh Indonesia, jadi ini masih banyak yang perlu diurai," lanjut Lasarus.

Bahkan, KAI juga kini harus dihadapi oleh kewajiban pembangunan jalur dwi ganda atau double-double track (DDT) lintas Bekasi-Cikarang yang saat ini masih belum terealisasi pembangunannya.

"Belum kita bicara pembangunan double-double track. Masalah kejadian tabrakan ini, kenapa keretanya beroperasi satu jalur berbarengan seperti itu, karena masih double track di sana, belum double-double track, enggak nyampe ke ujung. Kenapa enggak nyampe ke ujung? Karena belum dibangun. Kenapa belum dibangun? Apa karena duitnya enggak ada? Ini jadi tujuan diadakan raker supaya ini bisa selesai dengan baik, bagaimana bisa kita urai, salah satunya double-double track dulu," terang Lasarus.

Lasarus menegaskan tujuan dari raker ini cukup besar karena nantinya hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bisa menjadi tolok ukur agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Jadi target kita sangat besar. Rapat ini bukan membahas hasil investigasi KNKT seperti apa, hasil investigasi Kepolisian seperti apa, tapi masalah penyelesaian persoalan perlintasan sebidang, operasional kereta api, dan seterusnya, ini sangat kompleks, dan itu yang mau kita urai di rapat ini. DPR tidak ingin mengambil bagian dari KNKT maupun dari Kepolisian. Karena mereka dilindungi undang-undang dan kita tidak boleh masuk ke ranah itu," jelasnya.

(chd/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]