5 Jurusan Kuliah dengan Jumlah Pengangguran Terbanyak di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap lima bidang studi yang paling banyak ditemukan di kalangan pengangguran lulusan S1 di Indonesia.

Berdasarkan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, lima bidang studi tersebut secara bersama-sama mencakup sekitar 40% dari total pengangguran berpendidikan minimal S1. Manajemen menempati posisi teratas dengan porsi 10,3%, disusul hukum dan ekonomi.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan LPEM FEB UI bertajuk "Ketika Akses Pendidikan Tinggi Bertambah, Apakah Pasar Kerja Siap?" yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah.

Laporan tersebut juga menyoroti persoalan lain di pasar tenaga kerja Indonesia. Sekitar 8 juta lulusan sarjana tercatat bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih rendah dari pendidikan yang mereka miliki.

Berikut lima bidang studi yang paling banyak ditemukan di antara pengangguran lulusan S1 mengutip detikEdu, Rabu (12/8/206):

1. Manajemen: 10,3%
2. Hukum: 9,0%
3. Ekonomi: 8,7%
4. Pendidikan: 7,1%
5. Akuntansi: 5,1%

Data tersebut memperlihatkan, pengangguran sarjana cukup banyak berasal dari program studi dengan cakupan luas dan jumlah lulusan yang besar. Manajemen, misalnya, mencakup berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pengelolaan organisasi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, aset, hingga industri.

Namun, luasnya pilihan pekerjaan tidak otomatis membuat lulusan lebih mudah memasuki pasar kerja. Pada posisi pekerjaan tingkat awal, lulusan rumpun bisnis juga harus bersaing tidak hanya dengan lulusan dari bidang serupa, tetapi juga lulusan hukum, ekonomi, komunikasi, dan bidang lainnya.

Sementara itu, bidang pendidikan mencakup berbagai program studi, seperti pendidikan guru, bahasa, sains, ekonomi, hingga pendidikan vokasi. Peluang lulusan pendidikan memasuki pasar kerja dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari pola rekrutmen guru, kebutuhan sekolah di masing-masing daerah, ketersediaan formasi, hingga persyaratan profesi.

Lulusan Informatika Juga Banyak Menganggur

Laporan LPEM FEB UI juga menemukan ilmu komputer atau informatika memiliki porsi sekitar 4,6% di antara pengangguran berpendidikan minimal S1. Temuan ini cukup menarik karena bidang teknologi informasi selama ini kerap dipandang memiliki prospek pekerjaan yang menjanjikan.

Namun, kebutuhan industri teknologi dapat berubah dengan cepat. Peluang kerja lulusan bidang tersebut juga dipengaruhi mutu pendidikan, kemampuan praktis, pengalaman kerja, hingga penguasaan teknologi yang dibutuhkan perusahaan.

LPEM FEB UI menekankan angka tersebut bukan tingkat pengangguran dari masing-masing jurusan. Artinya, data ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa lulusan manajemen, hukum, ekonomi, pendidikan, atau akuntansi memiliki prospek kerja paling buruk.

Untuk mengetahui risiko pengangguran setiap jurusan, jumlah pengangguran dari suatu bidang studi harus dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja lulusan bidang studi yang sama.

8 Juta Sarjana Bekerja di Bawah Tingkat Pendidikan

Selain persoalan pengangguran, LPEM FEB UI menyoroti fenomena overeducation, yakni ketika seseorang bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan pendidikan yang dimilikinya. Sekitar 8 juta lulusan sarjana di Indonesia disebut berada dalam kondisi tersebut.

Menurut laporan, fenomena ini dapat menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja terdidik berlangsung lebih cepat dibandingkan penciptaan pekerjaan profesional yang membutuhkan keterampilan tinggi. Kondisi tersebut juga dapat menjadi indikasi bahwa hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan perusahaan belum cukup kuat.

Temuan ini menjadi perhatian di tengah rencana pemerintah membangun perguruan tinggi baru, Universitas Republik Indonesia (URI). LPEM FEB UI menilai pembentukan universitas baru tidak cukup hanya mempertimbangkan program studi yang populer atau mudah dibuka.

Pemerintah juga perlu melihat kompetensi yang masih kurang, kebutuhan sektor dan wilayah yang belum terpenuhi, serta posisi lulusan nantinya di pasar kerja. Tanpa perencanaan yang terhubung dengan kebutuhan ekonomi, penambahan kapasitas pendidikan tinggi berisiko hanya meningkatkan jumlah lulusan tanpa memperbesar peluang mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai.

Oleh sebab itu, LPEM FEB UI menilai penguatan mutu perguruan tinggi yang sudah ada, peningkatan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja, serta penciptaan lebih banyak pekerjaan berketerampilan tinggi sama pentingnya dengan mendirikan universitas baru.