AS Tiru China-Rusia: 5 Hal Penting dari Serangan Trump di Venezuela

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro menjadi penanda lahirnya tatanan dunia baru ala Presiden Donald Trump. Aksi ini tidak hanya mengguncang Amerika Latin, tetapi juga mengkonfirmasi pergeseran besar kebijakan luar negeri AS dari tatanan liberal berbasis aturan menuju politik kekuatan.

Juan Luis Manfredi, Profesor Studi Internasional dan Jurnalisme di Universidad de Castilla-La Mancha, menilai serangan ini sebagai simbol runtuhnya tatanan global lama. Hal ini ia sampaikan dalam artikelnya di The Conversation berjudul "Trump's new world order is taking shape in Venezuela. Five keys to understanding the US military attacks" yang terbit pada 7 Januari 2026.

"Serangan terhadap Venezuela menandai pelepasan Amerika Serikat dari tatanan internasional berbasis aturan dan sekaligus mengkonfirmasi berakhirnya tatanan liberal global," tulis Manfredi, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Berikut lima hal penting yang perlu dipelajari dari cawe-cawe Trump di Venezuela.

1. Kekuasaan Presiden AS Kian Meluas

Operasi militer di Venezuela memperkuat doktrin presiden imperatif, di mana keputusan strategis diambil tanpa menunggu persetujuan Kongres, legitimasi hukum, atau pengawasan media.

Manfredi menilai mekanisme checks and balances di AS semakin tergerus. "Trump membingkai keamanan nasional sebagai kondisi darurat permanen, sehingga prosedur hukum dan batas waktu politik dianggap tidak relevan," tulisnya.

Langkah ini memperkuat posisi Trump sebagai figur eksekutif dominan, sejalan dengan tradisi Hamiltonian yang mengedepankan kekuasaan presiden kuat, sekaligus membuka ruang normalisasi kebijakan darurat dan pelemahan lembaga yudikatif.

2. Doktrin 'America for the Americans' Kembali Menguat

Di panggung global, intervensi Venezuela menegaskan kebangkitan kembali doktrin nasionalisme hemisferik AS. Trump memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara tetangga seperti Panama, Meksiko, dan Kanada, sembari tetap mendorong ambisi penguasaan Greenland.

Di Amerika Latin, kawasan terbelah. Brasil dan Kolombia yang dipimpin pemerintahan kiri menentang langkah AS, sementara Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden terpilih Chile José Antonio Kast muncul sebagai sekutu ideologis Trump.

"Amerika Latin kini menjadi laboratorium kebangkitan nasionalisme sayap kanan yang anti-migrasi dan pro-kedaulatan," tulis Manfredi. Jika Venezuela pasca-Maduro mengikuti arus ini, transisi demokrasi dinilai berisiko gagal.

3. Perebutan Sumber Daya Strategis

Berbeda dari invasi Irak, kepentingan AS di Venezuela tidak semata soal minyak. Dalam era geoekonomi, Washington membidik kendali atas pasar energi, infrastruktur pelabuhan, dan sumber daya mineral strategis.

AS ingin mendominasi rantai pasok global dan mempengaruhi harga energi internasional. Manfredi menyebut pendekatan ini sebagai bagian dari Pax Silica, sebuah aliansi yang ditandatangani akhir 2025 untuk mengamankan rantai pasok teknologi kritis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan.

"Dalam tatanan baru ini, chip ditukar dengan mineral, dan diplomasi menjadi sepenuhnya transaksional," tulisnya.

4. Penataan Ulang Geopolitik Global

AS kini mengadopsi pendekatan geopolitik berbasis konsep nomos, sebagaimana diterapkan China, Rusia, dan Israel, di mana pandangan dunia yang membagi negara dalam kategori kawan atau lawan.

Menurut Manfredi, kerja sama internasional, hukum global, dan demokrasi semakin tersisih oleh politik blok dan pembagian wilayah pengaruh.

"Dalam logika ini, sumber daya dibagi, kekuasaan diseimbangkan, dan konflik menjadi instrumen penataan ulang dunia," tulisnya.

5. Eropa Melemah, Demokrasi Terdesak

Dampak lain dari serangan AS adalah semakin terpinggirkannya Uni Eropa. Meski kerap berbeda pandangan dengan kekuatan besar, UE dinilai tidak memiliki kapasitas nyata untuk bertindak.

Manfredi menyebut dunia kini kembali ke realisme politik Hobbesian, di mana kebebasan dikorbankan demi keamanan. "Dalam tatanan Trump, otoritas presiden menjadi penentu akhir, bukan hukum, kebenaran, atau nilai demokrasi," tulisnya.

Aspek Hukum Internasional Dipertanyakan

Selain implikasi geopolitik, intervensi AS di Venezuela juga menuai kritik hukum. Sarah Heathcote, Profesor Madya Kehormatan Hukum Internasional di Australian National University, menilai tindakan AS berpotensi melanggar Piagam PBB.

Dalam artikelnya di The Conversation berjudul "Is the US action in Venezuela lawful under international law? An expert explains" yang juga terbit 7 Januari 2026, Heathcote menegaskan, penggunaan kekuatan militer dilarang Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

"Jika tindakan AS didefinisikan sebagai 'penggunaan kekuatan', maka itu merupakan perbuatan terlarang," tulis Heathcote.

Menurutnya, tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB, tidak ada ancaman bela diri, dan klaim persetujuan dari "pemerintah sah Venezuela" masih lemah secara hukum. Upaya Washington membingkai operasi ini sebagai penegakan hukum pun dinilai sulit dipertahankan.

"Dengan skala pengerahan militer besar dan target kepala negara asing, ini jelas bukan operasi penegakan hukum," tulis Heathcote.

Meski penggulingan Maduro mungkin disambut sebagian pihak, Heathcote mengingatkan bahwa pembiaran pelanggaran hukum internasional justru melemahkan tatanan global.

"Hukum internasional tidak mati hanya karena negara paling kuat memilih untuk melanggarnya," tegasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]