Bahaya Ngeri Ini Diam-Diam Ancam Pekerja RI, Pengusaha Sudah Lapor ILO

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan, agar perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak justru menggerus lapangan kerja di Indonesia. Teknologi dinilai harus menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas pekerja, bukan menggantikan peran manusia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan isu AI menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam International Labour Conference (ILC) ke-114 yang digelar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss, pada 1-12 Juni 2026 lalu.

Menurut Bob, transformasi teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mulai mengubah cara masyarakat bekerja, menjalankan usaha, hingga memperoleh penghasilan.

"Nah kita berharap dengan adanya AI ini, jangan sampai teknologi itu justru menggerus tenaga kerja. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Jadi penerapan AI itu kita harap disertai dengan konsep people center. Jadi centernya tetap ada di manusia, tenaga kerja," ujar Bob dalam Media Workshop di Kantor DPN Apindo, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia menegaskan, Apindo telah menyampaikan perhatian tersebut kepada Direktur Jenderal ILO saat menghadiri konferensi di Jenewa.

"Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia ini kalah produktif dengan AI-nya. Ini juga yang menjadi concern kita sewaktu di Jenewa, Swiss, juga kita sudah sampaikan kepada Dirjen ILO mengenai inisiatif kita di AI," katanya.

Bob menilai perkembangan teknologi dan otomatisasi memang mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Ia pun mencontohkan pengalaman saat mengunjungi kawasan pertanian modern di Pulau Jeju, Korea Selatan. Menurutnya, penerapan smart farming mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibanding metode konvensional.

"Begitu tinggi produktivitasnya ya, itu 100 kali lipat dibandingkan dengan perkebunan konvensional dengan investment yang 10 kali lipat. Investment-nya 10 kali lipat, tapi produktivitasnya 100 kali lipat," ungkap dia.

Meski demikian, kondisi tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan pekerjaan.

"Jadi kalau melihat begini saya nggak khawatir kita kekurangan makanan, tapi saya khawatir kita nggak ada pekerjaan. Jadi ini yang kita lihat dengan adanya revolusi jeruk dan juga AI," tegasnya.

Karena itu, Apindo mendorong agar pengembangan keterampilan tenaga kerja menjadi perhatian utama pemerintah. Bob menyebut, selama ini diskursus ketenagakerjaan masih didominasi isu upah minimum, outsourcing, dan pekerja platform, sementara pembahasan mengenai peningkatan kompetensi pekerja masih minim.

"Tapi sayangnya, anggaran untuk pelatihan ini nggak banyak dibahas. Di kita itu yang selalu dibahas upah minimum, kemudian outsourcing, pekerja platform. Tapi kita nggak pernah bahas mengenai bagaimana teknologi masuk, ekosistem ketenagakerjaan yang lain sehingga dunia kerja kita ya nggak pernah maju-maju gitu," jelas Bob.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki skema pendanaan besar untuk pengembangan sumber daya manusia kelompok pekerja profesional atau white collar melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, dukungan serupa bagi pekerja/buruh yang mengandalkan tenaga fisik atau blue collar, dinilai masih belum memadai.

"Nah kita berharap ke depan ada fundraising untuk pekerja ya. Untuk white collar itu kan pemerintah sudah menyiapkan Rp100 triliun lebih ya untuk LPDP. Tapi blue collar ini kan nggak ada," katanya.

Lebih lanjut, Apindo meminta penciptaan lapangan kerja menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi nasional di tengah derasnya arus digitalisasi dan AI.

"Semakin tinggi urgensi kita untuk menciptakan lapangan kerja sebagai KPI keberhasilan kita semua, bukan hanya pemerintah gitu loh. Jadi kita merasa bahwa KPI-nya itu adalah penciptaan lapangan kerja," ujar Bob.

Ia mengatakan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) juga menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

"Negara sebesar Amerika saja sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga, kebijakan untuk tarif dagang, yang dilihat adalah penyerapan tenaga kerja sebagai KPI. Apalagi kita ini sebagai negara berkembang," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]