Dorong Produktivitas Pertanian, Menko Zulhas Ungkap Langkah Pemerintah

3 hours ago 7

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus berupaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi agar lebih mudah dijangkau petani. Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti pentingnya perbaikan irigasi agar produktivitas pertanian dapat meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi mencapai 9,55 juta ton atau naik sekitar 58% pada 2025. Dengan adanya perbaikan aturan dan distribusi pupuk, produktivitas pertanian mampu meningkat sekitar 7%-8%.

Bukan hanya soal pupuk, pemerintah juga berusaha membenahi jaringan irigasi yang selama ini masih belum sempurna. Guna mempercepat perbaikan jaringan irigasi tersebut, proyek irigasi diambil alih langsung oleh pemerintah melalui penerbitan aturan baru.

"Presiden langsung keluarkan Perpres, anggaran PU hampir Rp 20 triliun dialihkan untuk menyelesaikan irigasi. Cuma irigasi perlu waktu, jadi 2025 irigasi sebagian besar belum jadi," ujar dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema "Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian," Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan pembelian gabah. Sebelumnya, gabah dari para petani hanya dihargai sekitar Rp 4.000 per kilogram (kg). Kali ini, pemerintah memutuskan harga acuan pembelian (HAP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram (kg) tanpa syarat kadar air yang sebelumnya kerap menjadi celah permainan harga di tingkat petani.

"Kita putuskan gabah naik ke Rp6.500 any quality. Tidak pakai catatan kadar air 14-18. Pokoknya panen beli Rp6.500 per kg, titik," kata Zulhas.

Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan minat petani untuk menanam padi, karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih baik. Kombinasi kebijakan pupuk dan harga gabah telah memberikan tambahan produksi yang signifikan. Hal ini juga didukung oleh kondisi cuaca yang bersahabat serta penggunaan pompa air untuk mengantisipasi risiko kekeringan. Alhasil, Indonesia mencatat surplus beras pada 2025 hingga 4,2 juta ton, sehingga tidak lagi mengimpor beras.

Untuk ke depannya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar swasembada beras tetap berkelanjutan. Di antaranya adalah program cetak sawah baru di sejumlah daerah seperti Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan, melindungi lahan pertanian berkelanjutan dari alih fungsi, serta mengembangkan varietas padi unggul bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan nasional di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

(dpu/dpu)

Add