Bocor! Update Hasil Pemilu Tetangga RI di Tengah Perang Saudara

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilu yang digelar junta militer Myanmar mulai menunjukkan arah hasil yang menguntungkan bagi partai pendukung angkatan bersenjata, di tengah kecaman luas dari kelompok prodemokrasi dan komunitas internasional.

Pada Senin (29/12/2025), seorang sumber dari partai tersebut mengatakan bahwa mereka tengah meraih kemenangan signifikan pada tahap awal pemungutan suara yang baru saja digelar.

Partai Union Solidarity and Development Party (USDP), yang dikenal sebagai kekuatan politik pro-militer, disebut "memenangi mayoritas" kursi dalam fase pertama pemilu yang dikelola oleh junta. Informasi itu disampaikan seorang pejabat partai kepada AFP, sehari setelah pemungutan suara dibuka.

Pernyataan itu muncul di saat para pemantau demokrasi memperingatkan bahwa pemilu ini justru berpotensi mengukuhkan kekuasaan militer, bukan memulihkan pemerintahan sipil.

Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Namun pada Minggu, junta membuka pemungutan suara yang direncanakan berlangsung bertahap selama satu bulan. Para jenderal berkuasa berjanji bahwa pemilu tersebut akan menjadi jalan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Dalam pemilu ini, partai yang paling populer di Myanmar sebelum kudeta, National League for Democracy (NLD) yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, tidak tercantum di surat suara. Partai tersebut telah dibubarkan, sementara Suu Kyi sendiri masih mendekam di penjara sejak kudeta militer yang memicu perang saudara di berbagai wilayah negara itu.

Pemilu yang digelar junta ini menuai kecaman dari para aktivis, diplomat Barat, serta kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menyoroti kerasnya penindasan terhadap oposisi dan daftar kandidat yang dinilai sarat dengan sekutu militer.

"USDP memenangkan mayoritas kursi di seluruh negeri menurut berbagai laporan," ujar seorang pejabat partai di ibu kota Naypyidaw. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak memiliki wewenang untuk berbicara kepada media.

Hingga kini, hasil resmi pemungutan suara belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Persatuan Myanmar. Selain tahap pertama yang digelar pada Minggu, masih ada dua fase pemilu lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari mendatang.

Militer sebelumnya membatalkan hasil pemilu 2020, setelah partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan telak atas USDP. Kala itu, militer dan USDP menuduh adanya kecurangan pemilih dalam skala besar, tudingan yang menurut para pemantau internasional tidak memiliki dasar kuat.

Pada Minggu, kepala junta Min Aung Hlaing, yang memerintah Myanmar dengan dekret selama lima tahun terakhir, menyatakan bahwa angkatan bersenjata dapat dipercaya untuk menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

"Kami menjamin ini akan menjadi pemilu yang bebas dan adil," kata Min Aung Hlaing kepada wartawan setelah mencoblos di Naypyidaw. "Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercemar."

Kudeta militer 2021 memicu perang saudara yang masih berlangsung hingga saat ini. Para aktivis prodemokrasi membentuk unit-unit gerilya dan bertempur bersama kelompok bersenjata etnis minoritas yang selama puluhan tahun menentang kekuasaan pemerintah pusat.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]