Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi Budi Arie menanggapi banyaknya masyarakat yang ragu dan curiga akan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, hal itulah yang menjadi tiga musuh utama Koperasi Merah Putih.
Bahkan, Budi menyebut program Koperasi Desa Merah Putih sebagai tonggak sejarah baru Indonesia, bahkan sejarah baru di dunia sekalipun.
"Orang dasarnya takut dulu, oh ini Kopdes jalan tidak, terus curiga dulu. Terus akhirnya apa? Ragu-ragu, ini program dapat berjalan apa tidak. Padahal, Kopdes Merah Putih jadi sejarah baru di dunia," kata Budi Arie dalam diskusi tematik di Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).
"Bayangkan, satu negara membangun 80.000 koperasi desa, ini bisa jadi sejarah baru," tambah Budi Arie.
Meski Budi mengakui belum memiliki banyak pengalaman, tetapi yang terpenting adalah keberanian untuk melaksanakannya. Karena jika terus menunggu kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang ada, maka program Koperasi Desa Merah Putih tidak dapat berjalan semestinya.
Foto: Menteri Koperasi Budi Arie dalam diskusi tematik di Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)
Menteri Koperasi Budi Arie dalam diskusi tematik di Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)
"Memang saya belum memiliki pengalaman buat 80.000 koperasi desa, tapi ini butuh keberanian, karena kalau nunggu siap semua, termasuk SDM-nya, yang ada program ini tidak dapat berjalan," ujar Budi Arie.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih akan dapat menekan angka pengangguran hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa. Budi berharap ketakutan akan program ini dapat berkurang.
"Program ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa, dan ujung-ujungnya menurunkan angka pengangguran," pungkas Budi Arie.
Adapun besaran anggaran yang dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih diketahui mencapai Rp 5 miliar yang bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Senada dengan Budi Arie, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah TErtinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto juga meluruskan keraguan masyarakat akan program ini, seperti adanya dugaan korupsi.
"Bagaimana kita melakukan ini kalau duitnya tidak ada," kata Yandri.
Untuk mencegah terjadinya potensi maladiminstrasi atau kecurangan dalam program ini, Yandri menekankan bahwa pendekatan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui dialog langsung bersama kepala desa dan tidak lagi melalui bantuan langsung.
"Untuk mencegah adanya potensi kecurangan, kami berdialog dengan kepala desa secara langsung," ujar Yandri.
Adapun pendanaan Koperasi Desa Merah Putih didukung melalui pemanfaatan dana desa yang telah diatur melalui surat edaran, di mana penggunaan dana desa dari operasional sebesar 3% untuk musyawarah desa atau Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
"Kita buat surat edaran lagi, boleh pakai dana desa dari operasional sebesar 3%," tambah Yandri.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Koperasi Merah Putih Dikebut, Zulhas Mau Bentuk Satgas Khusus