China Balas Dendam, Perusahaan Teknologi-Drone AS Kini Kena Getahnya

Jakarta, CNBC Indonesia - China membalas tekanan dagang dan teknologi dari Amerika Serikat (AS) dengan membuat serangkaian kebijakan baru yang menyasar perusahaan, teknologi drone, dan lembaga sertifikasi asal Negeri Paman Sam.

Kementerian Perdagangan China pada Rabu (5/8) melarang organisasi dan individu di dalam negeri berbisnis dengan tujuh entitas asal AS.

Beijing juga memperketat kontrol ekspor drone dan teknologi terkait yang ditujukan ke AS serta membatasi peran lembaga-lembaga AS dalam inspeksi sertifikasi wajib pabrik di China.

Beijing menyatakan kebijakan tersebut merupakan respons terhadap pembatasan terbaru yang diterapkan Washington terhadap operator telekomunikasi China, laboratorium pengujian, drone, router konsumen, kabel bawah laut, peralatan robotika canggih, hingga inverter listrik.

China juga menyinggung keputusan pemerintah AS pada pekan lalu yang memasukkan lebih dari 40 entitas China ke dalam daftar Uyghur Forced Labor Prevention Act.

Pengumuman itu muncul setelah Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyusun langkah keamanan nasional yang akan melarang impor model baru komponen pusat data asal China, termasuk optical transceiver.

"Ini adalah langkah balasan, dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan," kata Managing Director Ankura China di Beijing, Alfredo Montufar-Helu, dikutip dari Reuters, Kamis (6/8/2026).

"Beijing telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk membangun perangkat langkah-langkah balasan mereka," imbuhnya.

Kebijakan terbaru ini menjadi babak baru dalam ketegangan dagang dan teknologi antara AS dan China. Washington terus memperketat akses China terhadap teknologi dan pasar AS, sementara Beijing membalas dengan pembatasan ekspor dan sanksi terhadap entitas tertentu asal Amerika.

China memasukkan Compliance Testing LLC yang berbasis di Mesa, Arizona, ke dalam daftar tindakan balasan. Dengan keputusan ini, organisasi dan individu di China dilarang melakukan transaksi atau bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Beijing menuduh perusahaan pengujian dan sertifikasi itu membantu dan mendukung langkah-langkah terbaru Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) yang menyasar China, sehingga merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China.

Pada April lalu, FCC mengadopsi proses peninjauan cepat untuk perangkat yang diuji di laboratorium AS atau negara mitra. FCC juga mengusulkan penghentian pengakuan terhadap laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi di negara-negara yang tidak memiliki pengaturan timbal balik dengan Washington.

Jika kebijakan itu diberlakukan, laboratorium dan lembaga sertifikasi berbasis di China akan semakin sulit membantu produsen memperoleh otorisasi peralatan FCC untuk perangkat yang dijual di pasar AS.

Selain Compliance Testing LLC, China juga menjatuhkan larangan bisnis yang sama terhadap Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité Group, dan Human Rights in China.

Beijing menuduh ketujuh entitas tersebut mendukung sanksi AS terkait Xinjiang. Beberapa di antaranya bergerak di bidang pelacakan rantai pasok, penilaian risiko tenaga kerja, dan advokasi hak asasi manusia.

Namun, pemerintah China tidak mengumumkan pembekuan aset maupun larangan perjalanan terhadap entitas-entitas tersebut.

China juga memperketat pengawasan terhadap ekspor drone, komponen utama, dan teknologi terkait yang ditujukan ke AS. Setiap pengiriman akan menjalani peninjauan kasus per kasus tanpa mekanisme perizinan yang dipercepat.

Kebijakan ini bukan larangan ekspor secara menyeluruh, tetapi berpotensi memperlambat pengiriman barang yang termasuk dalam aturan kontrol ekspor penggunaan ganda (dual-use) China.

Beijing juga menangguhkan izin bagi lembaga-lembaga yang berbasis di AS untuk melakukan inspeksi pabrik lanjutan di bawah sistem sertifikasi wajib Tiongkok, yang berpotensi meningkatkan biaya dan menyebabkan penundaan bagi pihak manufaktur.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]