Persiapan Perang! Pentagon Susun Strategi Nuklir Lawan Rusia-China

Jakarta, CNBC Indonesia - Pentagon sedang menyusun strategi nuklir baru untuk memberikan presiden Amerika Serikat (AS) pilihan yang lebih luas jika terjadi potensi perang dengan Rusia atau China. Strategi ini dilaporkan akan lebih menekankan penggunaan senjata nuklir taktis jarak pendek dalam konflik regional daripada sekadar mengandalkan senjata strategis jarak jauh.

Mengutip Russia Today, Kamis (6/8/2026), tinjauan rahasia ini ditujukan secara khusus untuk mengatasi skenario apabila sekutu AS diserang oleh Rusia atau China. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penyusunan strategi ini sedang diawasi langsung oleh kepala kebijakan Pentagon, Elbridge Colby.

Tinjauan strategis ini diketahui muncul sekitar enam bulan pascakedaluwarsanya perjanjian pembatasan senjata nuklir bilateral terakhir antara AS dan Rusia, New START. Salah satu pejabat pertahanan AS beralasan bahwa ketersediaan jangkauan strategi yang lebih beragam kini menjadi sangat krusial.

"Memberikan pilihan nuklir yang lebih realistis dan kredibel kepada presiden akan memperkuat upaya pencegahan militer," ungkapnya.

Perjanjian New START yang ditandatangani pada tahun 2010 dan diperpanjang pada 2021 tersebut membatasi kedua negara pada angka 1.550 hulu ledak strategis. Aturan yang juga membatasi 700 sistem pengiriman serta mewajibkan transparansi verifikasi tersebut telah resmi berakhir pada Februari tanpa adanya draf pengganti.

Meski perjanjian bilateral tersebut telah kedaluwarsa, Moskow menyatakan sama sekali tidak berniat menjadi pihak pertama yang mengambil langkah eskalasi. Pihak Rusia berjanji tidak akan menambah jumlah hulu ledaknya asalkan pihak AS juga berkomitmen untuk mengambil pendekatan yang sama.

Sebelum perjanjian tersebut batal, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengusulkan agar kedua negara terus mematuhi batasannya selama satu tahun ke depan. Usulan ini diajukan Vladimir sembari menunggu negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencari kesepakatan pengganti.

Namun, Presiden AS Donald Trump pada saat itu menolak tawaran tersebut karena menginginkan kesepakatan yang lebih komprehensif dengan turut mencakup China. Merespons desakan Donald, Beijing yang diperkirakan hanya memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir langsung menolak mentah-mentah untuk bergabung dalam pembicaraan.

Pemerintah China beralasan bahwa negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesarlah yang seharusnya memikul tanggung jawab utama atas perlucutan senjata. Di sisi lain, Moskow juga menuntut agar setiap kesepakatan senjata nuklir yang diperluas harus turut mencakup anggota NATO seperti Prancis dan Inggris.

Rusia sebelumnya juga telah mengambil langkah antisipasi dengan memperbarui doktrin nuklirnya pada tahun 2024 lalu. Aturan baru tersebut menetapkan bahwa agresi oleh negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir akan langsung diperlakukan sebagai serangan gabungan.

Senjata pemusnah massal tersebut juga dapat digunakan secara sah jika agresi konvensional mulai menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan Rusia maupun sekutunya, Belarus. Moskow juga secara konsisten terus mengkritik keras penyebaran senjata nuklir AS di Eropa sebagai bagian dari skema pembagian kekuatan tempur NATO.

Rusia kembali menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk menyerang negara anggota NATO manapun. Namun, mereka mengancam akan menargetkan persenjataan nuklirnya secara langsung ke negara-negara yang menampung fasilitas senjata mematikan tersebut jika ditujukan ke Rusia.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]