Di Balik Tarif 0%, Ada Kewajiban RI Borong Gandum dan Kedelai AS

Jakarta, CNBC Indonesia -

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi membuka lembar baru dalam kerja sama ekonomi setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani apa yang disebut "agreement toward a new golden age Indo-US alliance".
Pemerintah menyebut kesepakatan ini tidak hanya menyentuh perdagangan, tetapi juga pada investasi kemudian penguatan rantai pasok hingga pembentukan forum tetap untuk meredam potensi gesekan mengenai perdagangan antar kedua negara.

Mentei Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dalam perjanjian ini AS menurunkan pengenaan tarif sebagaimana tertuang dalam joint statement. Ia menyebut ada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik pertanian maupun industri, dengan tarif 0%.

Produk yang disebut mencakup minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.

Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan Indonesia memfasilitasi produk AS dengan tarif 0% untuk sejumlah produk pertanian, termasuk gandum dan kedelai.

Dengan tarif 0% untuk bahan baku impor tertentu dari AS, beban biaya tambahan tidak berpindah ke masyarakat. Pemerintah menyinggung dampaknya terhadap produk turunan yang menggunakan bahan baku tersebut.

Pemerintah menyampaikan produk berbasis gandum berpeluang lebih kompetitif setelah skema tarif 0% dalam perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Di dalam dokumen perjanjian yang dipublikasikan Whitehouse 02.19.26 US-IDN ART Full Agreement - US Final for Website sanitized, sektor pertanian memuat komitmen yang rinci, khususnya untuk gandum dan kedelai.

Pada Annex IV, Indonesia menyatakan akan mendukung dan memfasilitasi impor komoditas pertanian AS senilai US$4,5 miliar. Untuk gandum, terdapat komitmen impor minimal 2 juta metrik ton per tahun selama lima tahun . Untuk kedelai, volumenya minimal 3,5 juta metrik ton per tahun selama lima tahun , ditambah soybean meal 3,8 juta metrik ton per tahun.

Setelah periode awal berakhir, Indonesia tetap harus menjaga impor gandum AS di atas 1,3 juta metrik ton per tahun dan kedelai di atas 2,5 juta metrik ton per tahun .

Perubahan tidak berhenti pada volume. Dalam Article 2.10, produk pangan dan pertanian asal AS dibebaskan dari kebijakan neraca komoditas serta rezim perizinan impor hortikultura. Skemanya menjadi perizinan impor otomatis . Indonesia juga wajib menerima sertifikasi resmi pemerintah AS untuk produk pangan dan pertanian .

Bagaimana dibanding realisasi impor saat ini?

Sepanjang 2024, total nilai impor gandum Indonesia mencapai US$ 3.5 Milliar pada Desember 2024. 

Dari sisi AS, volume impor gandum RI tercatat 691,9 ribu ton pada 2024 dengan nilai sekitar US$197,9 juta. Angka ini naik dari 2023 yang sebesar 390,9 ribu ton senilai US$125,9 juta. Dalam lima tahun terakhir, volume impor gandum dari AS bergerak di kisaran 390-1.277 ribu ton per tahun.

Artinya, komitmen 2 juta ton per tahun berada di atas realisasi 2024.

Untuk kedelai, nilai impor Indonesia dari AS pada 2024 mencapai US$1,2 Juta dengan volume sekitar 2,38 juta ton. Secara historis, impor kedelai dari AS berada di rentang 1,92-2,38 juta ton dalam periode 2020-2024.

Total nilai impor kedelai Indonesia dari seluruh negara pada 2024 sebesar US$1,4 Juta. Dengan demikian, AS menyumbang porsi dominan dalam struktur impor kedelai nasional.

Jika komitmen 3,5 juta ton per tahun dijalankan penuh, maka pasokan kedelai AS akan berada di atas realisasi 2024.

Struktur ini menunjukkan bahwa pengaturan tidak berhenti pada fase awal implementasi, tetapi berlanjut dalam bentuk ambang batas tahunan.

Dari sisi mekanisme, perjanjian juga mengubah kerangka regulasi impor produk pertanian AS. Dalam Article 2.10, Indonesia akan membebaskan produk pangan dan pertanian asal AS dari kebijakan neraca komoditas serta rezim perizinan impor hortikultura dan skema perizinan lainnya. Produk-produk tersebut hanya akan dikenakan perizinan impor otomatis.

Indonesia juga tidak diperkenankan menetapkan hak impor eksklusif yang membatasi produk pertanian AS, maupun membatasi importir yang ingin memasukkan produk tersebut.

Pada Article 2.11, Indonesia mengakui sistem pengawasan pangan dan pertanian AS, termasuk langkah sanitari dan fitosanitari (SPS), standar teknis, serta sertifikasi resmi pemerintah AS sebagai memenuhi persyaratan Indonesia. Indonesia wajib menerima sertifikat resmi pemerintah AS untuk impor produk pangan dan pertanian.

Implikasinya, hambatan teknis di perbatasan berkurang karena pengakuan sistem pengawasan dilakukan secara langsung melalui perjanjian. Perubahan pada dokumen sertifikasi bilateral pun tidak dapat diterapkan tanpa persetujuan AS.

Di sisi tarif, Schedule tarif Indonesia menetapkan beberapa kategori, termasuk skema tariff-rate quota (TRQ) yang diatur dalam Appendix 1 . Barang dalam kategori tertentu akan menjadi bebas bea masuk sejak perjanjian berlaku, sementara kategori TRQ tunduk pada kuota tarif yang diadministrasikan secara khusus.

Administrasi TRQ dilakukan dengan prinsip first-come, first-served dan harus dipublikasikan secara terbuka sebelum tahun kuota berjalan. Kuota impor asal AS dalam perjanjian ini juga tidak dihitung sebagai bagian dari kuota WTO atau perjanjian lain yang sudah ada. 

Dengan kerangka tersebut, pasokan gandum dan kedelai AS ke Indonesia memiliki tiga lapis dukungan: komitmen volume minimum, pembebasan atau penurunan tarif melalui TRQ, serta penyederhanaan regulasi impor dan pengakuan sistem sertifikasi.

Bagi industri pengolahan pangan, kepastian volume dan jalur impor otomatis mengurangi ketidakpastian pasokan bahan baku. Untuk konsumen, dampak akhirnya akan bergantung pada transmisi harga di tingkat industri dan distribusi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut produk berbasis gandum tidak lagi menanggung tambahan biaya bahan baku dari tarif impor. Namun, struktur perjanjian menunjukkan bahwa aspek tarif hanyalah satu bagian dari keseluruhan paket.

Di dalam dokumen, komitmen pertanian ditempatkan sejajar dengan komitmen energi, industri, dan investasi. Nilai total fasilitasi impor barang dan jasa dari AS dalam Annex IV mencapai indikasi hingga US$33 miliar. Sektor pertanian mengambil porsi US$4,5 miliar dengan rincian volume yang spesifik.

Dengan demikian, pengaturan gandum dan kedelai berada dalam kerangka komitmen pembelian yang terukur, disertai perubahan tata kelola impor dan pengakuan standar. Struktur inilah yang menjadi fondasi teknis di balik narasi pembebasan tarif yang disampaikan pemerintah.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)