DPR dan OJK Rapat Tertutup, Bahas Dana Syariah Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia — Anggota DPR RI Komisi XI melaksanakan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Rabu, (19/11/2025). Agenda rapat disebut membahas perkembangan industri fintech peer to peer (P2P) lending dan multifinance.

"Rapat membahas tentang perkembangan fintech sama lembaga pembiayaan," ungkap Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, ditemui di gedung Parlemen, Jakarta.

Meski demikian, baik Misbakhun atau Agusman Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya, enggan merinci isu-isu yang dibahas lantaran rapat dilaksanakan secara tertutup.

Saat ditanya tentang adanya pembahasan terkait isu pembayaran dana macet lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI), Misbakhun mengaku sedikit membahas hal tersebut.

"OJK memberikan respons juga sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada para lenders, karena sifat rapatnya tertutup saya jadi gak bisa membagi terlalu banyak," jelas Misbakhun.

Lebih jauh, dalam rapat tersebut Komisi XI mendorong OJK untuk meningkatkan koordinasi terkait perkembangan kasus tersebut kepada DPR, aparat keamanan hingga aparat penegak hukum.

Sementara itu, Agusman menegaskan bahwa kasus dugaan gagal bayar lender PT DSI ini tidak berdampak pada industri keuangan syariah di Indonesia.

"Industri keuangan syariah tetap maju, tetap tumbuh berkembang," jelas Agusman singkat.

Misbakhun menjelaskan rapat tentang DSI dilakukan secara tertutup agar tidak menjadi konsumsi publik secara berlebihan. "Tapi dalam rangka ya juga menjaga itu, menjaga supaya ini bisa diselesaikan dengan baik, karena pihak PT DSI juga berkomitmen untuk menyelesaikan itu," katanya.

Sebelumnya, melalui akun resmi @paguyubanlenderdsi, dana lender yang terekapitulasi sebagai proyek berjalan dan selesai tercatat mencapai Rp1 triliun per 18 November 2025. Nominal ini terdiri dari laporan 3.312 lender.

Para lender melaporkan bahwa dananya tidak bisa ditarik dan imbal hasilnya sudah berhenti sejak 6 Oktober 2025. Para lender pun menilai ada indikasi kuat dugaan mismanagement seiring dengan minimnya transparansi dari perusahaan.

Terbaru, manajemen fintech peer to peer (P2P) lending PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) mengadakan pertemuan dengan Paguyuban Lender DSI pada Selasa, (18/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para lender yang mengalami pembayaran macet dan perwakilan perusahaan menyepakati sejumlah poin yang menjadi langkah penyelesaian atas permasalahan kewajiban pengembalian dana kepada lender.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pinjol Masuk Data SLIK OJK per 31 Juli 2025