DPR Temukan Cukup Bukti, Wapres Tetangga RI Segera Dimakzulkan

1 day ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Kehakiman DPR Filipina menyatakan terdapat bukti yang cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan ini membawa proses tersebut selangkah lebih dekat ke tahap krusial yang berpotensi menggagalkan ambisinya maju dalam pemilihan presiden mendatang.

Pengaduan pemakzulan akan dibawa ke sidang pleno saat Kongres kembali bersidang bulan depan, dengan syarat dukungan minimal sepertiga anggota DPR untuk diteruskan ke Senat. Jika terbukti bersalah, Duterte dapat dicopot dari jabatannya dan dilarang berpolitik seumur hidup.

Upaya pemakzulan ini didorong oleh kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Mereka menuduh Duterte menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, hingga mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta keluarganya.

Dalam pemungutan suara di tingkat komite, seluruh 53 anggota sepakat bahwa terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses pemakzulan. Namun, Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut langkah ini bermuatan politik.

"Temuan adanya bukti yang cukup oleh komite kehakiman DPR bukanlah hal yang tidak terduga, mengingat arah proses yang telah berlangsung," ujar pengacara Duterte dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menilai proses yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi. "Kami dengan hormat menegaskan bahwa proses di hadapan komite tersebut menyimpang dari rancangan konstitusional. Alih-alih membatasi diri pada pengaduan yang telah diverifikasi, proses tersebut meluas ke hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari persidangan penuh," lanjutnya.

Situasi ini memperuncing konflik politik antara Duterte dan mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan meraih kemenangan telak. Namun, hubungan keduanya memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan Marcos yang hanya dapat menjabat satu periode sesuai konstitusi, Duterte sebelumnya digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk pemilihan presiden 2028. Bahkan pada Februari lalu, ia telah menyatakan niatnya maju dan sempat meminta maaf karena pernah mendukung Marcos.

Di sisi lain, tekanan terhadap keluarga Duterte juga meningkat. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, tengah bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag terkait ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan "perang melawan narkoba".

Jika berlanjut, Duterte berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain juga pernah menghadapi proses serupa, meski sebagian mengundurkan diri sebelum persidangan, sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona menjadi satu-satunya yang divonis bersalah.

Sebelumnya, upaya pemakzulan serupa terhadap Duterte sempat ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lalu karena dianggap cacat prosedur. Sementara itu, Presiden Marcos juga sempat lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari lalu setelah ditolak oleh mayoritas sekutunya di Kongres.

(tfa/luc)

Add