ESDM Sudah Yakin Produksi Nikel 2026 Dipangkas, Ini Alasannya

4 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun ini di kisaran 260-270 juta ton. Target produksi yang menurun dari tahun lalu tersebut untuk menjaga keberlanjutan umur cadangan serta mendongkrak harga komoditas di pasar global.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa pengendalian produksi tersebut sangat krusial mengingat total cadangan nikel Indonesia saat ini tersisa sekitar 5 miliar ton. Ia memperingatkan bahwa jika eksploitasi dilakukan secara masif, ketahanan cadangan nikel Indonesia diprediksi akan habis dalam waktu kurang dari dua dekade.

"Kalau terus-terusan, terus habis itu kita ibaratnya dikuras terus-terusan, kita nggak sampai 20 tahun habis. Selesai. Nah ini sambil mencari cadangan baru, kita juga ngerem," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, Indonesia saat ini memegang peran vital sebagai produsen 65% nikel dunia. Namun, besarnya produksi tersebut sempat menyebabkan kelebihan pasokan hingga 250 ribu ton nikel, yang mengakibatkan harga komoditas ini tertekan di level rendah sekitar US$ 14.000-15.000 per ton dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini kita yang punya barang tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gimana? Oh ternyata oversupply kemarin sekitar 250 ribu ton NI. Jadi kita berusaha untuk ke sana (mengontrol harga)," tambahnya.

Strategi pengendalian suplai melalui pemangkasan produksi dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap pergerakan harga pasar.

Tri menyebutkan bahwa pasca sinyal pembatasan produksi disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, harga nikel mulai merangkak naik ke level US$ 17.000 per ton hingga sempat menyentuh US$ 18.000 per ton.

"Bukan ketahanan cadangan saja. Sekarang ginilah, Cina itu dia nggak nambang nikelnya. Nah terus sementara nanti kita nambang terus-terusan, terus habis itu pada saat harga tinggi, udah nggak ada kita terus gimana? Sumber daya alam apa yang kita kira-kira bisa mensubstitusi untuk penerimaan kita atau untuk tenaga kerja kita," jelas Tri.

Terkait kebutuhan industri pengolahan (smelter) yang mencapai 310 juta ton atau lebih tinggi dari kuota RKAB, pemerintah membuka opsi pemenuhan bahan baku melalui impor dari Filipina serta kemungkinan revisi RKAB pada semester kedua.

Namun, Tri menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar supply and demand tetap seimbang demi harga yang lebih baik bagi negara.

(pgr/pgr)

Add