Geramnya AHY, Defenisi-Referensi Tata Ruang Sering Nggak Jelas-Berbeda

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi tata ruang demi menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan dan terintegrasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai digitalisasi menjadi solusi atas persoalan data spasial yang selama ini tersebar dan tidak sinkron.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam forum yang mempertemukan kementerian teknis, lembaga geospasial, serta pemangku kepentingan sektor perencanaan. Ia menilai ketidaksamaan data kerap memperlambat perizinan dan pengawasan di lapangan.

Dia menyoroti, perbedaan definisi dan referensi antarinstansi sering kali menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana. Dampaknya tidak hanya dirasakan birokrasi, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha.

"Sering kali kalau tidak ada referensi yang jelas, definisi saja atau persepsi saja berbeda antara pusat dengan daerah, antarkementerian juga berbeda-beda," ujar AHY.

Ia menekankan pentingnya prinsip satu data, satu peta, dan satu referensi agar seluruh instansi memiliki pijakan informasi yang sama. Standardisasi data geospasial dinilai menjadi fondasi integrasi kebijakan tata ruang nasional.

"Referensi ini harus tunggal, saya ulangi harus tunggal, menghindari berbedanya interpretasi di lapangan," katanya.

Selain itu penting juga interoperabilitas sistem antar kementerian dan lembaga agar pertukaran data tidak terhambat persoalan teknis. Dengan sistem yang terhubung, proses perencanaan hingga pengawasan dinilai dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

"Harus bisa saling dipertukarkan antarsistem tanpa ada hambatan yang terlalu teknis atau hanya karena perbedaan format," ujarnya.

Digitalisasi tata ruang harus berjalan beriringan dengan integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana tata ruang wilayah dinilai perlu menjadi rujukan awal sebelum pemerintah menentukan prioritas proyek.

"Rencana pembangunan seharusnya memang interlock dengan rencana tata ruang, tidak boleh dulu-duluan mana lebih penting karena satu sama lain harus saling melengkapi," tegasnya.

Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, perumahan, hingga transportasi harus ditempatkan sesuai koridor tata ruang agar tidak menimbulkan inefisiensi anggaran dan konflik lahan.

"Fiskal kita terbatas, program prioritas kita banyak sekali. Jangan sampai karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang justru menghadirkan inefisiensi dan konflik," sebut AHY.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]