Jalanan Putus, Penyaluran BBM ke Titik Bencana Sumatra Pakai Motor

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah berupaya menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana menggunakan motor. Hal itu lantaran akses infrastruktur masih banyak yang terputus.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah sulitnya akses jalan menuju lokasi bencana yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan tangki besar.

Pihaknya bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau situasi penyaluran di lapangan untuk memastikan kebutuhan aktivitas warga dan pemulihan infrastruktur terpenuhi.

"Kemudian itu juga ada yang kita kirim melalui jumlah yang lebih kecil itu melalui masuk dalam drum kendaraan-kendaraan kecil dan juga yang diantar dengan motor di jerigen untuk lokasi-lokasi bencana," ungkap Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Hal itu dilakukan pemerintah karena banyak jalur distribusi utama yang tertutup material longsor atau rusak parah. Meskipun harus dikirim dalam jumlah yang lebih kecil, setidaknya pasokan tersebut bisa menghidupkan kembali aktivitas masyarakat yang lumpuh.

"Jadi untuk tempat bencana Sumbar, Sumatera Utara, Sama Aceh Ini kan kita juga yang pertama ketersediaan BBM bagi daerah-daerah bencana terutama untuk kegiatan aktivitas masyarakat dan juga untuk pemulihan infrastruktur. Kami menjaga bagaimana ketersediaan BBM," imbuhnya.

Di samping itu, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang kebijakan relaksasi penggunaan barcode atau QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah SPBU terdampak bencana. Terutama seperti di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

relaksasi pembebasan QR Code sebelumnya telah diterapkan di Aceh dan Sumatera Utara. Sementara untuk Sumatera Barat, kebijakan tersebut sebelumnya hanya berlaku hingga masa tanggap darurat bencana yakni pada 8 Desember 2025.

Namun, berdasarkan hasil komunikasi dengan Gubernur Sumatera Barat, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang relaksasi penggunaan QR Code tersebut hingga 22 Desember 2025.

"Tapi saya sendiri komunikasi dengan Pak Gubernur itu justru minta diperpanjang dan Gubernur sudah memperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember," terangnya.

Meski demikian, Yuliot menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperpanjang kebijakan tersebut apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan.

"Tapi kalau memang ternyata dalam pemulihan itu masih dibutuhkan perpanjangan kita akan lakukan perpanjangan untuk tidak menggunakan QR Code dalam penyediaan BBM di daerah bencana," ujarnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]