Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mendesain sejumlah kebijakan baru yang akan merelaksasi berbagai pungutan perpajakan. Salah satunya pungutan bea keluar untuk produk minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyesuaian tarif bea keluar produk sawit ini akan bervariasi, dari 0% sampai dengan 25%.
"Bea keluar untuk CPO kita akan lakukan adjustment. Ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5%," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip Rabu (9/4/2025).
Kebijakan relaksasi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menghadapi penerapan tarif perdagangan sebesar 32% oleh Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.
Selain kebijakan itu, ada pula kebijakan dalam bentuk percepatan proses penerbitan kebijakan Trade Remedies, seperti bea masuk anti dumping, Imbalan, maupun Safeguarding yang dipercepat dari 30 ke 15 hari.
"Ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian, semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan, safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari," ungkapnya.
Adapula rencana penerapan kebijakan penyesuaian Tarif PPh Impor untuk produk tertentu, seperti elektronik, seluler, dan laptop dari 2,5% ke 0,5% atau setara dengan pelonggaran tarif pungutan 2%.
Kemudian, kebijakan penyesuaian tarif bea masuk untuk produk impor untuk semua produk AS (MFN) seperti Besi Baja, Alkes, Teknologi dan Informasi atau ITA, Produk Pertambangan, hingga Produk turunan Besi Baja. Tarifnya akan diturunkan dari kisaran 5-10% ke 0-5% atau setara relaksasi tarif hingga 5%.
"Ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation," tegas Sri Mulyani.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Laba Emiten Sawit Kompak Meroket, Ada AALI Hingga TAPG
Next Article Daftar 5 Konglomerat Minyak Sawit RI, Sosok No.1 Dulunya Loper Koran
