Kondusivitas sebagai Infrastruktur Kepercayaan Ekonomi

Di tengah dinamika penyampaian aspirasi belakangan ini, menjaga situasi tetap aman dan kondusif menjadi kepentingan bersama. Kondusivitas bukan sekadar persoalan keamanan. Ia merupakan salah satu infrastruktur tidak berwujud yang menopang kepercayaan, kegiatan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Perekonomian bekerja bukan hanya melalui modal, tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya alam. Ekonomi juga digerakkan oleh ekspektasi. Pelaku usaha mengambil keputusan berdasarkan keyakinan mengenai keadaan yang akan datang. Ketika prospek dan kepastian terjaga, perusahaan lebih berani berekspansi, membeli mesin, membuka cabang, meningkatkan produksi, dan merekrut pekerja.

Sebaliknya, ketika ketidakpastian meningkat, keputusan ekonomi dapat tertunda. Perusahaan mengambil posisi menunggu, rumah tangga menahan konsumsi, dan investor memilih menyimpan modal hingga keadaan dianggap lebih jelas. Karena itu, stabilitas dan kepercayaan memiliki nilai ekonomi yang nyata.

Indonesia saat ini memiliki momentum yang patut dijaga. Perekonomian nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen. Capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah perubahan dan ketidakpastian global.

Investasi juga terus bergerak. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut menghasilkan penyerapan langsung sekitar 1,45 juta tenaga kerja Indonesia, meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data itu memperlihatkan hubungan penting antara kepercayaan, investasi, dan pekerjaan. Modal yang masuk bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Di belakangnya terdapat pembangunan pabrik, pembukaan tempat usaha, permintaan terhadap bahan baku, kontrak bagi pemasok, serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Momentum tersebut tidak boleh terganggu oleh ketegangan yang sebenarnya dapat dikelola melalui komunikasi dan dialog. Dunia usaha sangat sensitif terhadap kepastian. Gangguan mobilitas, distribusi barang, operasional kawasan bisnis, dan akses pekerja dapat memengaruhi keputusan perusahaan, terutama apabila terjadi secara berkepanjangan.

Dampak gangguan ekonomi juga tidak berhenti pada perusahaan besar atau investor asing. Justru kelompok yang paling cepat merasakannya adalah masyarakat yang hidup dari pendapatan harian: pedagang kaki lima, pengemudi transportasi, kurir, pekerja toko, pelaku kuliner, serta berbagai usaha mikro dan kecil.

UMKM menyumbang lebih dari 61 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa menjaga aktivitas UMKM berarti menjaga sebagian besar penghidupan masyarakat Indonesia.

Bagi sebuah warung kecil, kehilangan pembeli selama satu atau dua hari bukan sekadar penurunan statistik penjualan. Kondisi itu dapat memengaruhi kemampuan membeli bahan baku, membayar cicilan, menggaji pekerja, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi pekerja harian, satu hari tanpa aktivitas dapat berarti satu hari tanpa pendapatan.

Karena itu, penyampaian aspirasi dan keberlangsungan kegiatan ekonomi tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling meniadakan. Masyarakat tetap berhak menyampaikan kritik, sementara pemerintah berkewajiban mendengar dan memberikan respons. Pada saat yang sama, semua pihak perlu memastikan aktivitas ekonomi, distribusi barang, transportasi, dan pelayanan publik tetap berjalan.

Stabilitas yang sehat bukanlah keadaan tanpa kritik. Stabilitas yang kokoh justru lahir ketika masyarakat percaya bahwa aspirasinya dapat disampaikan, pemerintah bersedia mendengar, aparat bekerja secara terukur, dan dunia usaha memperoleh kepastian. Kondusivitas yang dibangun hanya dengan membatasi suara akan rapuh. Sebaliknya, kebebasan yang mengabaikan ketertiban juga dapat merugikan masyarakat luas.

Indonesia membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Pemerintah perlu membuka kanal dialog yang cepat, substantif, dan dapat dipercaya. Aspirasi yang muncul dalam demonstrasi perlu dipilah berdasarkan substansinya, kemudian dijawab melalui penjelasan, evaluasi, atau koreksi kebijakan apabila diperlukan.

Para penyampai aspirasi juga perlu menjaga agar demonstrasi berlangsung damai, tertib, dan tidak mengganggu hak masyarakat lain. Kritik akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat ketika disampaikan dengan data, argumentasi, etika, dan alternatif solusi. Kekerasan atau perusakan justru dapat mengaburkan pesan yang hendak diperjuangkan.

Dari sisi dunia usaha, HIPMI memandang penting adanya mekanisme komunikasi ekonomi ketika terjadi dinamika sosial. Pemerintah pusat dan daerah dapat membentuk pusat informasi yang memberikan pembaruan mengenai jalur distribusi, akses kawasan usaha, transportasi publik, serta keadaan pelayanan masyarakat. Informasi yang cepat dan akurat akan mencegah kepanikan dan mengurangi penyebaran kabar yang belum terverifikasi.

Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan bagi UMKM yang terdampak langsung. Apabila kegiatan usaha terganggu secara signifikan, dapat dipertimbangkan relaksasi pembayaran retribusi, restrukturisasi kredit jangka pendek, kemudahan distribusi, atau fasilitasi pemasaran digital. Kebijakan semacam itu bukan berarti pemerintah menghapus risiko usaha, melainkan menjaga agar gangguan sementara tidak berubah menjadi penutupan usaha permanen.

Komunikasi pemerintah kepada dunia usaha juga harus konsisten. Investor tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa keadaan terkendali. Mereka memerlukan kepastian bahwa kegiatan produksi, logistik, perizinan, dan pelayanan publik berjalan normal. Kepercayaan dibangun melalui kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan kenyataan di lapangan.

Dalam situasi seperti ini, dunia usaha pun tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar menyampaikan kekhawatiran. Pengusaha memiliki tanggung jawab menjaga kegiatan produksi, melindungi pekerja, menghindari pemutusan hubungan kerja secara tergesa-gesa, serta terus membuka ruang komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat.

Kita perlu menjaga cara pandang bahwa stabilitas bukan semata-mata untuk kepentingan pemodal. Kondusivitas pada akhirnya dibutuhkan agar rakyat dapat bekerja, pedagang dapat berjualan, barang dapat didistribusikan, pekerja memperoleh penghasilan, dan kesempatan kerja baru dapat tercipta.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 dan realisasi investasi yang telah menembus Rp1.010 triliun memberikan alasan untuk tetap optimistis. Namun optimisme itu perlu dirawat. Target pertumbuhan yang lebih tinggi hanya dapat dicapai apabila kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pelaku usaha berjalan beriringan.

HIPMI mengajak seluruh pihak menjaga Indonesia tetap teduh. Aspirasi harus memperoleh ruang, pemerintah harus mendengar, aparat harus bertindak profesional, dan aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Perbedaan pandangan tidak seharusnya membuat kita kehilangan tujuan bersama.

Indonesia memiliki kepentingan yang jauh lebih besar: menjaga pertumbuhan, menciptakan pekerjaan, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapainya, kita membutuhkan stabilitas yang lahir bukan dari keheningan, melainkan dari dialog, kepastian, dan kepercayaan.

Kondusivitas adalah modal bersama. Menjaganya berarti menjaga penghidupan jutaan masyarakat yang setiap hari bergantung pada bergeraknya roda ekonomi.