Malaysia Heboh Listrik Naik, Anwar Ibrahim Langsung Rapat Khusus

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia akan menggelar rapat khusus pada Kamis untuk membahas langkah mitigasi terhadap kenaikan tagihan listrik yang dirasakan sebagian rumah tangga. Rapat tersebut digelar setelah muncul keluhan masyarakat terkait lonjakan penggunaan dan biaya listrik.

Pernyataan langsung dikeluarkan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, melalui akun media sosialnya, Rabu (16/9/2026). Ia mengatakan pemerintah akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melibatkan Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA), Komisi Energi (EC), Tenaga Nasional Bhd (TNB), serta Kementerian Keuangan (MoF).

"Saya telah mendengar keluhan yang disampaikan, dan hal ini perlu mendapat perhatian dan segera ditangani," kata Anwar dilihat CNBC Indonesia.

Anwar yang juga menjabat Menteri Keuangan mengatakan pertemuan itu akan mengkaji langkah-langkah segera untuk mengurangi dampak kenaikan tagihan listrik terhadap rumah tangga yang terdampak. Menurut dia, kebijakan subsidi tertarget tetap akan dipertahankan untuk melindungi mayoritas masyarakat.

Sekitar 80% pengguna listrik domestik dengan konsumsi tidak lebih dari 600 kilowatt-jam (kWh) per bulan, kata Anwar, masih terlindungi. Mereka tidak terdampak kenaikan tarif setelah biaya bahan bakar meningkat tahun ini.

Namun, kondisi kabut asap dan cuaca yang lebih panas belakangan ini mendorong sebagian rumah tangga meningkatkan konsumsi listrik. Akibatnya, penggunaan listrik sejumlah rumah tangga melewati ambang 600 kWh per bulan dan membuat mereka terkena mekanisme Penyesuaian Biaya Bahan Bakar Otomatis (AFA).

"Namun, kondisi kabut asap dan cuaca yang lebih panas belakangan ini telah mendorong peningkatan konsumsi listrik di beberapa rumah tangga sehingga menyebabkan penggunaan bulanannya melebihi ambang batas 600 kWh sehingga dikenakan AFA," ujar Anwar.

Pemerintah Malaysia sebelumnya juga menyatakan bahwa mekanisme AFA berkaitan dengan perubahan biaya bahan bakar dan nilai tukar. Data TNB yang dilaporkan RTM menunjukkan konsumen telah menerima rabat AFA sebesar 3,1 miliar ringgit (Rp13,5 triliun) sejak mekanisme tersebut diperkenalkan pada Juli 2025, sementara pemerintah menyalurkan tambahan 435 juta ringgit (Rp1,90 triliun) untuk mengurangi dampak biaya tambahan tersebut.

"Kepentingan serta kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan," kata Anwar lagi.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]