Musuh Besar AS "Pusing 7 Keliling", Negara Chaos-Trump Mengancam

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang protes antipemerintah yang kembali merebak di Iran kini dihadapkan pada dinamika baru yang mempersempit ruang gerak Teheran, menyusul ancaman langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk turun tangan mendukung para pengunjuk rasa.

Situasi itu makin diperumit oleh tindakan Washington yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sebuah langkah yang oleh sejumlah pejabat Iran dipandang sebagai sinyal berbahaya bagi stabilitas kawasan.

Sehari sebelum pasukan khusus Amerika Serikat menangkap Maduro dan istrinya pada Sabtu (3/1/2026) dan menerbangkan mereka ke New York, Trump menulis di media sosial bahwa jika kepemimpinan Iran membunuh para demonstran yang turun ke jalan sejak 28 Desember, AS "akan datang menyelamatkan mereka." Hingga kini, sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas dalam unjuk rasa tersebut.

Ancaman Trump datang di tengah kondisi Iran yang sudah tertekan oleh krisis ekonomi berkepanjangan, yang memburuk setelah Israel yang didukung AS melancarkan serangan ke Republik Islam itu pada Juni lalu. Serangan selama 12 hari tersebut menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran dan meninggalkan dampak ekonomi serta politik yang signifikan.

"Dua tekanan ini telah mempersempit ruang manuver Teheran, membuat para pemimpin terjepit antara kemarahan publik di jalanan dan tuntutan serta ancaman yang makin keras dari Washington, dengan pilihan yang sangat terbatas dan risiko tinggi di setiap jalur," kata seorang pejabat Iran kepada Reuters, dilansir Selasa (6/1/2026).

Pandangan itu diamini oleh dua pejabat lain serta seorang mantan pejabat Iran yang masih dekat dengan lingkaran pengambil keputusan. Seluruh sumber meminta identitas mereka dirahasiakan karena sensitivitas situasi.

Seorang pejabat lainnya mengatakan bahwa setelah aksi Amerika Serikat di Venezuela, sebagian kalangan otoritas di Teheran khawatir Iran bisa menjadi "korban berikutnya dari kebijakan luar negeri agresif Trump."

Perekonomian Iran telah lama terpukul oleh sanksi-sanksi Amerika Serikat. Nilai mata uang rial bahkan jatuh bebas sejak serangan Israel-AS tahun lalu.

Protes yang bermula di Teheran dan kemudian menyebar ke sejumlah kota di wilayah barat dan selatan Iran memang belum menyamai skala kerusuhan besar pada 2022-2023, yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini di tahanan polisi moral karena dugaan pelanggaran aturan jilbab.

Namun, meski lebih kecil, unjuk rasa kali ini dengan cepat meluas dari tuntutan ekonomi menjadi luapan frustrasi politik. Sejumlah demonstran meneriakkan slogan "Turunkan Republik Islam" dan "Matilah diktator," merujuk pada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang memegang keputusan akhir dalam seluruh urusan negara.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas, yang sebelumnya berupaya menjaga dan memelihara semangat persatuan nasional yang muncul selama dan setelah serangan Israel-AS.

Seorang pejabat ketiga mengatakan kekhawatiran di Teheran meningkat bahwa "Trump atau Israel mungkin akan mengambil tindakan militer terhadap Iran, seperti yang mereka lakukan pada Juni."

Iran, yang selama bertahun-tahun menjalin aliansi dengan Venezuela sebagai sesama produsen minyak dan sama-sama berada di bawah sanksi AS, mengecam keras langkah Washington di Caracas. Teheran juga mengecam pernyataan Trump terkait Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pernyataan semacam itu mengenai "urusan dalam negeri Iran, menurut norma internasional, tidak lebih dari hasutan untuk melakukan kekerasan, hasutan terhadap terorisme, dan hasutan untuk membunuh."

Pada Jumat lalu, Trump kembali mengancam akan campur tangan jika para pengunjuk rasa menghadapi kekerasan. "Kami siap siaga dan siap bertindak," katanya, meski tidak memerinci langkah apa yang akan diambil.

Protes ini mengancam prioritas utama Khamenei selama puluhan tahun, yakni mempertahankan Republik Islam dengan segala cara. Sebagai indikasi kekhawatiran kepemimpinan, Khamenei pada Sabtu menuduh "musuh-musuh Republik Islam" berada di balik kerusuhan dan memperingatkan bahwa "para perusuh harus ditempatkan pada tempatnya."

Pemerintah pun berupaya menerapkan pendekatan ganda dalam menghadapi situasi tersebut. Otoritas menyatakan bahwa protes terkait kondisi ekonomi adalah sah dan akan direspons melalui dialog, sementara sejumlah demonstrasi lainnya dibubarkan dengan gas air mata di tengah bentrokan jalanan yang disertai kekerasan.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia melaporkan setidaknya 17 orang tewas dalam sepekan terakhir. Pemerintah Iran menyatakan sedikitnya dua anggota pasukan keamanan tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka.

Di sisi lain, elite ulama Iran masih berusaha mencerna dampak serangan Israel dan AS pada 2025 terhadap target-target nuklir dan militer Iran. Serangan tersebut menewaskan sejumlah komandan senior Garda Revolusi dan ilmuwan nuklir, serta dilancarkan hanya sehari sebelum rencana putaran keenam perundingan dengan Washington mengenai program nuklir Iran.

Sejak konflik Juni, negosiasi tersebut mandek, meski kedua pihak menyatakan masih terbuka untuk mencapai kesepakatan. AS dan sekutunya menuduh Iran menggunakan program nuklir sebagai kedok untuk mengembangkan kemampuan senjata, tuduhan yang kembali dibantah Teheran dengan menegaskan ambisinya bersifat damai.

Sementara itu, Presiden Masoud Pezeshkian menyerukan dialog dan menjanjikan reformasi untuk menstabilkan sistem moneter dan perbankan serta melindungi daya beli masyarakat. Mulai 10 Januari, pemerintah akan menyalurkan tunjangan bulanan sebesar 10 juta rial per orang atau sekitar Rp120.000 dalam bentuk kredit elektronik yang tidak dapat diuangkan dan hanya dapat digunakan di toko bahan makanan tertentu.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]