Netanyahu Jadi Beban, Trump Pusing Kena Hajar Sana-sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana perdamaian 15 poin yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlihatkan perbedaan kepentingan di antara keduanya. Situasi ini berpotensi menjadi masalah politik bagi Trump menjelang pemilu penting di AS dan Israel.

Axios mengutip seorang pejabat senior AS yang menyebut keputusan Netanyahu tidak terlepas dari "kebutuhan politik" sang perdana menteri menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Langkah tersebut dinilai dapat menyulitkan Trump yang tengah berupaya mempertahankan citra sebagai pemimpin yang membawa perdamaian, bukan perang.

"Hal ini membuat pemerintah tampak lemah dan pada dasarnya tidak paham situasi, karena apa yang kita ketahui sekarang mengenai kesulitan politik Netanyahu bukanlah hal baru," ujar Yossi Mekelberg, rekan konsultan senior di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, sebagaimana dikutip Newsweek, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, AS tidak seharusnya terus menyesuaikan kebijakannya demi membantu Netanyahu menghadapi pemilu.

Rencana Trump yang diumumkan pada 30 Juli tersebut disebut sebagai "terobosan bersejarah" oleh Dewan Perdamaian. Proposal itu mengatur penghentian perang, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta pengalihan pemerintahan Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang beranggotakan para ahli independen Palestina.

Hamas sebelumnya menyatakan telah membubarkan pemerintahannya dan bersedia menyerahkan kekuasaan serta melucuti senjata. Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan kelompoknya tetap "berkomitmen pada peta jalan yang disepakati bersama para mediator dan perwakilan BOP di Kairo sepuluh hari yang lalu."

Naim juga mendesak mediator dan AS menekan Netanyahu agar menjalankan kesepakatan. "Kami berharap para mediator dan pihak penjamin dari Amerika Serikat memberikan tekanan kepada Netanyahu dan pemerintahannya agar ia mematuhi peta jalan tersebut," katanya.

Namun, Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti. "IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas dilucuti senjatanya," kata Netanyahu, seraya mengakui bahwa pemerintahannya masih membahas sejumlah gagasan dengan Washington.

Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov mengatakan Hamas telah menyetujui penghentian operasi militer, persenjataan kembali, pelatihan, dan keberadaan pasukan bersenjata. Ia menegaskan proses pelucutan senjata juga mencakup senjata perorangan seperti senapan Kalashnikov dan dirancang melalui mekanisme yang dapat diverifikasi serta dihentikan jika diperlukan.

Di dalam negeri AS, persoalan ini menjadi makin sensitif. Survei Pew Research Center pada Juli menunjukkan pandangan negatif terhadap Israel meningkat dari 43% pada 2022 menjadi 62% tahun ini, sementara tingkat kepercayaan terhadap Netanyahu juga turun menjadi 27% pada Maret dari 32% setahun sebelumnya.

Perubahan sikap itu tidak hanya datang dari kubu Demokrat. Sejumlah pendukung gerakan MAGA dan tokoh konservatif juga semakin kritis terhadap kebijakan Timur Tengah Trump.

"Ketika Trump diserang baik oleh kubu MAGA maupun kelompok progresif, hal ini mungkin akan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu," ujar Mekelberg.

Kondisi tersebut menempatkan Trump dalam posisi sulit. Shalom Lipner, non-resident senior fellow di Atlantic Council, menilai kekhawatiran Netanyahu terutama berkaitan dengan potensi terbatasnya keleluasaan Israel dalam menghadapi ancaman keamanan. Menurutnya, jika kebuntuan Gaza berlanjut, perbedaan kepentingan antara Trump dan Netanyahu berpotensi berkembang menjadi konfrontasi terbuka.

(tfa/luc) [Gambas:Video CNBC]