NU Sudah, Pemerintah Kaji Area Tambang Untuk Muhammadiyah

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, khususnya untuk Muhammadiyah. Menyusul, proses perizinan untuk Ormas Keagamaan lainnya yakni Nahdlatul Ulama (NU) telah rampung diberikan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan komitmen pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan sudah sesuai regulasi yang berlaku. Mengingat, saat ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sedang melakukan kajian teknis atau exercise terkait lahan yang akan dialokasikan untuk Muhammadiyah.

"Kalau punya NU itu sudah selesai sejak saya masih di Kementerian Investasi. Nah, punya Muhammadiyah sekarang lagi di-exercise oleh Pak Dirjen Minerba. Begitupun yang lain-lainnya," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Meskipun proses administrasi terus berjalan, pemerintah mengakui adanya dinamika hukum yang sedang dihadapi terkait kebijakan tersebut. Bahlil menyebutkan bahwa aturan turunan yang menjadi landasan pemberian izin tambang bagi ormas saat ini sedang menjalani proses uji materi atau judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Izin-izin untuk organisasi kemasyarakatan, sekarang ini kan kita masih JR di Mahkamah Konstitusi. Sekalipun undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, Permennya sudah ada, tapi sekarang kita lagi menghadapi judicial review di MK," jelasnya.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa proses hukum yang bergulir tidak menghentikan langkah pemerintah dalam menyiapkan perizinan. Regulasi yang ada tetap dijadikan acuan untuk memproses permohonan yang masuk sembari menunggu putusan final yang mengikat dari pengadilan.

"Kalau sudah selesai, berarti kita clear. Tetapi, bukan berarti kita menunggu itu baru jalan. Ini sudah bisa berjalan," tutupnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]