Pajak Negara Lenyap Rp 26 Triliun Gara-gara 'Harta Karun' Baru

Jakarta, CNBC Indonesai - Infrastruktur 'data center' tak ubahnya harta karun yang jadi incaran para perusahaan teknologi. Permintaan data center kian membludak lantaran kebutuhan untuk mengembangkan dan melatih teknologi kecerdasan buatan (AI).

Di Amerika Serikat (AS), negara bagian Virginia menjadi salah satu wilayah yang belakangan diburu untuk membangun data center. Pemerintah setempat juga memberikan keringanan pajak, sehingga mendorong lonjakan investasi.

Sepanjang tahun fiskan 2025, Virginia telah 'kehilangan' pendapatan dari pajak melalui investasi data center sebesar US$1,6 miliar atau setara Rp26 triliun. Angka itu naik 118% dibandingkan tahun sebelumnya.

Good Jobs First, lembaga nirlaba yang mempromosikan pertanggungjawaban korporat dan pemerintah, memperingatkan bahwa pengecualian pajak yang diberikan pemerintah Virginia kepada para raksasa teknologi yang membangun data center kini sudah menjadi 'otomatis' karena syaratnya sangat ringan.

Kualifikasi Virginia untuk memberikan insentif pajak hanya terpatok pada investasi modal sebesar US$150 juta dan 50 pekerjaan baru. Patokan itu sangat mudah dicapai, jika dibandingkan dengan pengeluaran miliaran dolar untuk fasilitas data center skala besar yang ada saat ini.

Pengecualian pajak yang diberikan bahkan meliputi penjualan ritel, pajak pada peralatan komputer, software, dan pembelian hardware, dikutip dari The Register, Kamis (8/1/2026).

Informasi terkait pengecualian pajak jumbo tersebut tertera dalam Laporan Keuangan Komprehensif Tahunan Virginia, yang menunjukkan tahun diskal yang berakhir pada 30 Juni 2025.

"Seperti 35 negara bagian lainnya, Virginia kehilangan kendali atas pengeluaran pemerintah dengan memberlakukan pembebasan pajak penjualan dan penggunaan yang hampir otomatis, dan terkadang subsidi lainnya, untuk bahan dan peralatan bangunan data center," kata Greg LeRoy, direktur eksekutif Good Jobs First, dikutip dari The Register.

Selain itu, LeRoy menambahkan bahwa penerima bantuan pajak kemungkinan juga berhak mendapat keringanan pajak properti, selain pembebasan pajak-pajak lain.

Virginia merupakan wilayah dengan jumlah data center terbesar secara global, mencapai lebih dari 600 fasilitas menurut estimasi. Angka itu setara dengan lebih dari 10% estimasi data center skala besar di dunia.

The Register sudah meminta komentar pemerintah Virginia terkait hal ini, tetapi belum ada jawaban.

Pada tahun lalu, Good Jobs First menyoroti lebih dari setengah negara bagian AS menawarkan subsidi pengembangan ekonomi untuk data center yang membebaskan mereka dari pajak penjualan dan penggunaan.

Menurut LeRoy, tren subsidi gila-gilaan ini harus dihentikan. "Mengingat bahwa setiap negara bagian yang telah mempelajari pengembalian investasinya untuk subsidi data center telah menemukan hasil yang sangat negatif, kami merekomendasikan agar negara bagian sekarang menghapus semua pengecualian pajak data center," kata dia.

"Perusahaan raksasa internet bernilai triliunan dolar tidak membutuhkan keringanan pajak, dan para pembayar pajak tidak mampu membiayainya mengingat pemotongan anggaran federal yang besar akan segera terjadi," ia menambahkan.

Sementara itu, masyarakat yang mengambil sikap oposisi terhadap pengembangan data center makin meningkat. Washington Post melaporkan pekan ini tentang kampanye publik di Arizona, Indiana, dan Maryland yang menentang fasilitas data center baru, seiring dengan konsumsi listrik dan air yang sangat besar dan berpotensi memunculkan krisis baru.

Selain itu, infrastruktur data center di mana-mana juga memiliki dampak visualnya terhadap lanskap pedesaan.

Pada Desember 2025, para senator Demokrat mempertanyakan ke para perusahaan data center terkait peningkatan tagihan energi yang membludak, dan lama-kelamaan harus turut ditanggung masyarakat. Senator Bernie Sanders mengusulkan moratorium untuk pembangunan data center secara nasional.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]