Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan Tak Perlu Tambahan Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, program pemutihan iuran bagi peserta yang tidak mampu masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ia mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah itu, BPJS Kesehatan tak lagi membutuhkan tambahan anggaran, karena memang sebatas menyelesaikan tunggakan iuran peserta yang tidak mampu, hingga harus masuk kategori Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Itu enggak perlu tambahan, karena itu memang orang tidak mampu, gitu. Yang sudah bertahun-tahun," kata Ali Ghufron seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Meski begitu, ia menekankan, dalam konsep pemutihan, nantinya ada kemungkinan tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh tunggakannya, melainkan seperti memangkas tunggakan 10 tahun menjadi hanya 2 tahun.

"Biasanya kalau utang 10 tahun, ya, nunggak 10 tahun, kita anggap 2 tahun. Nah, ini bicara tentang 2 tahun itu, untuk orang yang tidak mampu," ujar Ali Ghufron.

"Tapi persisnya nanti di Kemenko PM ya, dan tentu dari Presiden. Kita tunggu ya kebijakannya seperti apa," tegasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah rencana pemutihan tunggakan iura, pemerintah kata Ali Ghufron juga sudah mencairkan anggaran tambahan untuk kas BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun.

Ia mengatakan, dari total anggaran itu, yang sudah dicairkan saat ini setengahnya, yakni Rp 10 triliun.

"Rp 10 triliun sudah masuk untuk PBI melalui Kementerian Kesehatan, yang Rp10 triliun lagi belum. Oleh karena itu, bagaimana memastikan Rp 20 triliun ini masuk di BPJS Kesehatan," tutur Ali Ghufron.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Buka Suara Soal Nasib Iuran BPJS Kesehatan 2026