Perang Arab Makin Ngeri, Pengusaha Sawit RI Was-was dan Teriak Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran di sejumlah sektor industri global, termasuk industri kelapa sawit Indonesia. Pelaku usaha menilai konflik yang berkepanjangan berpotensi mengganggu jalur transportasi internasional yang selama ini menjadi jalur utama ekspor komoditas strategis tersebut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, gangguan pada transportasi laut menjadi risiko utama yang perlu diwaspadai oleh industri sawit nasional jika konflik semakin meluas.

Menurutnya, jika jalur pelayaran terganggu, maka aktivitas ekspor juga akan terdampak, terutama untuk pengiriman ke kawasan Eropa. Dalam kondisi tertentu, kapal kemungkinan harus mengambil rute yang lebih jauh untuk menghindari wilayah konflik.

"Pertama, yang menjadi masalah adalah transport terganggu, kalau transport terganggu ekspor akan terganggu, tetapi kita 1 sampai 2 minggu kedepan, atau kalau terpaksa harus memutar untuk ekspor ke Uni Eropa ini akan menyebabkan adanya penambahan biaya transport," ujar Eddy kepada CNBC Indonesia, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, perubahan rute pengiriman tersebut memang masih memungkinkan dilakukan. Namun konsekuensinya adalah biaya logistik yang lebih tinggi sehingga dapat menekan efisiensi perdagangan.

Selain itu, risiko lain yang diantisipasi adalah gangguan pada rantai pasok di dalam negeri apabila ekspor tidak dapat berjalan lancar dalam waktu lama. Jika pengiriman tertahan, stok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri berpotensi menumpuk.

"Kalau gangguan ini terlalu lama dan ekspor terganggu bisa terjadi masalah di hulu, yaitu tanki bisa penuh," katanya.

Menurut Eddy, kondisi tangki penyimpanan yang penuh akan memicu dampak lanjutan terhadap harga CPO di dalam negeri. Ketika stok melimpah akibat ekspor yang terhambat, harga komoditas tersebut berisiko mengalami penurunan tajam.

Ia mencontohkan situasi serupa yang pernah terjadi pada 2022, saat pemerintah sempat memberlakukan larangan ekspor minyak sawit. Pada periode tersebut, stok melimpah di dalam negeri dan menekan harga di tingkat produsen.

"Harga dalam negeri akan jatuh karena stok melimpah seperti tahun 2022 waktu larangan ekspor," ucap dia.

Meski demikian, Eddy mengungkapkan, hingga saat ini kondisi pasokan CPO nasional masih relatif normal. Belum ada tanda-tanda penumpukan stok yang signifikan di dalam negeri.

"Belum (meluber), masih normal," kata Eddy.

Menurutnya, perkembangan situasi dalam satu hingga dua minggu ke depan akan menjadi penentu apakah gangguan transportasi benar-benar terjadi dan berdampak pada ekspor sawit Indonesia.

Ia juga menilai situasi saat ini berbeda dengan kondisi pada 2022 karena ekspor pada dasarnya masih dapat dilakukan meskipun harus melalui jalur alternatif.

"Kita lihat 1-2 minggu kedepan apakah transportasi terganggu, sebenarnya ini tidak murni seperti tahun 2022 karena masih bisa memutar, hanya ada penambahan biaya transport," ujarnya.

Terkait langkah antisipasi, Eddy mengakui ruang intervensi pemerintah relatif terbatas karena konflik tersebut terjadi di luar wilayah Indonesia. Meski demikian, ia berharap situasi geopolitik dapat segera mereda agar tidak mengganggu perdagangan global.

"Agak sulit ya, paling pemerintah minta agar perang dihentikan," katanya.

Sebagai informasi, kawasan Timur Tengah merupakan salah satu jalur penting perdagangan energi dan logistik global. Eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah berpotensi memicu gangguan pelayaran dan meningkatkan biaya transportasi laut, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ekspor berbagai komoditas, termasuk minyak sawit dari Indonesia.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]