Petani Sawit Ingatkan 5 Ancaman Intai RI, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkapkan industri sawit di 2025 masih memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Petani pun mengingatkan 5 ancaman risiko besar yang mengintai RI, jika gagak mempertahankan momentum sawit.

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung mencatat pada 2025, ada kejadian luar biasa terkait penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat yang diklaim di kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kejadian luar biasa dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden No.5 tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Kedua peraturan tersebut merubah arah perjalanan kebijakan penyelesaian sawit yang diklaim dalam Kawasan hutan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang Undang Cipta Kerja beserta turunannya (PP dan PermenLHK) sejak 2020.

"Kami dapat memahami dan mendukung berdirinya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah diatur dalam kedua regulasi tersebut, namun Apkasindo tetap berpendapat bahwa untuk penanganan sawit rakyat harus diberi penanganan khusus, karena keterbatasannya. Kami memandang hal ini sebagai kewajaran mengingat regulasi mengatur hal tersebut dan perusahaan mempunyai sumber daya untuk mengikuti proses tersebut," kata Gulat dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/1/2025).

Di sisi lain, imbuh dia, industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan penguasaan lahan, produktivitas, kesejahteraan pekebun sawit masih jauh dari harapan, penerimaan negara tidak optimal, kebijakan dan kewenangan terfragmentasi, koordinasi lintas kementerian/lembaga yang lemah, sampai dengan tekanan internasional terkait isu keberlanjutan dan deforestasi.

Apabila tantangan tersebut tidak diselesaikan, maka tatanan masyarakat dan stabilitas nasional terganggu.

"Sepanjang 2025, Apkasindo mendorong penuh terciptanya tata kelola sawit yang lebih baik, yang kesemuanya menjawab tantangan industri sawit nasional serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara," ujarnya.

"Di 2026, fokus Apkasindo yakni percepatan huluisasi, artinya optimalisasi sektor hulu yang jauh tertinggal dari sektor hilir. Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya Hilirisasi Sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalamrangka pertumbuhan ekonomi 8%," tutur Gulat.

Selain daripada itu, ucapnya, bencana alam Sumatra jadi cermin untuk mengevaluasi semua sektor perkebunan sawit Indonesia, meskipun berbagai pusat data dan audiovisual sudah memberikan gambaran, perkebunan sawit bukanlah penyebab utama dari kejadian bencana alam Sumatra, namun patut menjadi renungan untuk tata kelola sawit Indonesia yang lebih baik.

Adapun penguatan sektor hulu dan tata kelola yang dimaksud meliputi:

- Revitalisasi kelembagaan kelapa sawit dalam rangka harmonisasi kebijakan dan penguatan tata kelola hulu hilir kelapa sawit secara terintegrasi
- Data Tunggal Kelapa Sawit Nasional sebagai hasil konsolidasi seluruh data sawit dalam satu sistem terpadu
- Bursa tunggal CPO untuk mendapatkan harga acuan yang adil, kredibel dan akuntabel
- Pusat riset sawit terpadu sebagai hasil konsolidasi seluruh riset sawit untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk turunan
- Percepatan penataan tenurial lahan sawit dalam kawasan hutan untuk perkebunan sawit rakyat
- Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarpras, SDM dan STDB
- Percepatan Kemitraan dan FPKM 20%
- Penguatan Kelembagaan Pekebun dan Hilirisasi.
- Peningkatan SDM Petani Sawit melalui berbagai pendekatan baik horizontal maupun vertikal.
- Implementasi Teknologi AI (artificial intelligence) dan Otomatisasi Sektor Perkebunan Sawit, khususnya perkebunan sawit rakyat.

"Selain itu, Apkasindo mendesak pemerintah untuk didirikannya Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis yang memiliki daya laksana tinggi dalam mengintegrasikan industri sawit hulu-hilir, di mana badan ini nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis ini sangat penting untuk menjaga sawit sebagai komoditas strategis dalam pembangunan nasional serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memberikan manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

"Pembentukan badan ini menjadi semakin mendesak sebagai entitas pengelola yang berfungsi menghimpun dan mensinergikan data produksi, konsumsi, perizinan, dan keberlanjutan sawit secara nasional. Lembaga ini dapat merespons secara cepat dinamika geopolitik global, sekaligus memastikan konsistensi kebijakan untuk mendukung transisi industri sawit dari komoditas ekspor menjadi pilar strategis ketahanan energi dan pangan nasional," lanjutnya.

Bagaimana Nasib di Tahun 2026

Gulat merinci jika optimisme industri sawit gagal di 2026, maka Program Kemandirian Energi dan Pangan Nasional akan terganggu dan bias, karena sistem pendataan yang akan mengorkestrasi debet-kredit sawit Indonesia menjadi kata kuncinya.

Selain itu, produktivitas dan produksi nasional berpotensi stagnan, bahkan cenderung menurun dan berpotensi Indonesia akan mengimpor CPO bila bauran biodiesel terus ditingkatkan.

Selanjutnya, kebermanfaatan sawit Indonesia kepada penerimaan negara berupa devisa ekspor, bea keluar, pungutan ekspor, PPN; PPH Badan, menjadi tidak optimal.

Bahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto bakal terganggu dan industri sawit Indonesia akan dikendalikan oleh produsen minyak sawit lainnya.

"Banyak yang timbul jika optimisme sawit 2026 gagal, mulai dari Program Kemandirian Energi dan Pangan Nasional akan terganggu, produktivitas dan produksi nasional berpotensi stagnan, penerimaan negara dari sawit tidak efektif, dan berimbas ke pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang tidak tercapai," pungkas Gulat.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]