Ramai Kementerian-Lembaga Minta Tambahan Anggaran 2027, Ini Daftarnya

1 hour ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi undang-undang, kementerian dan lembaga mulai mengajukan permohonan penambahan anggaran.

Banyak kementerian dan lembaga (K/L) mulai melakukan pembahasan pagu indikatif anggaran 2027 dengan DPR RI. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah K/L pun mengajukan usulan tambahan pagu dan meminta dukungan DPR atas usulan tersebut.

Berikut ini, sejumlah K/L yang meminta tambahan anggaran tahun depan:

Kemenperin

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita misalnya. Dia meminta penambahan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) senilai Rp1,59 triliun dari pagu indikatif 2027 yang besarannya ialah Rp2,04 triliun. Dengan begitu, total anggaran tahun depan menjadi Rp 3,6 triliun.

Adapun, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk restrukturisasi mesin industri, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, pendidikan vokasi, hingga pengembangan sistem informasi industri.

"Karena itu kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing, program hilirisasi, penguatan industri kecil menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional," kata Agus saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR, Jakarta, dikutip Kamis (18/6/2026).

Kementan

Berikutnya ada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, di mana pihaknya telah meminta penambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp22,43 triliun dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp23,23 triliun.

Tambahan anggaran Kementan akan digunakan untuk memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor komoditas pangan strategis seperti gabah, jagung, kedelai, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, kakao, pala, lada, susu, telur, dan daging.

"Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan," ungkap Amran.

Kemenkop

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun pada 2027, dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar.

Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga pengembangan koperasi secara nasional.

"Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun," terang Ferry.

Kemendag

Begitu juga Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meminta tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun pada 2027, dari pagu indikatif sebesar Rp15,63 triliun.

Tambahan anggaran ini dibutuhkan guna mempercepat sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden (Prabowo Subianto) secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini, KKP mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp30 triliun," ucap Trenggono.

Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 trilliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2027.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan usulan itu secara resmi telah pihaknya sampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Sekretaris Negara melalui surat Mendikdasmen nomor 10990/PI/MKM.A/PR.07.04/2026 pada 27 Mei 2026.

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan permohonan usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp40,75 triliun," ujar Mu'ti dalam rapat di Komisi X DPR, dikutip Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, kenaikan itu didasarkan pada jumlah pagu indikatif Kemendikdasmen salam RAPBN 2027 yang hanya sebesar Rp58,24 trilliun. Namun, dia mengaku jumlah tersebut belum dapat memenuhi sejumlah pos anggaran Kemendikdasmen.

Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat pagu indikatif untuk anggaran 2027 sebesar Rp 118 triliun. Adapun anggaran tersebut turun dari tahun sebelumnya, yang di angka Rp 146 triliun.

Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (17/6/2026). Dedi menyebutkan anggaran ideal Polri pada 2027 berada di angka Rp 178,6 triliun.

"Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun rupiah yang telah terpenuhi sebesar 66 persen dari urusan kebutuhan ideal anggaran Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp 178,6 triliun rupiah," kata Dedi dalam rapat di DPR, dikutip dari Detikcom, Kamis (18/6/2026).

Ia menyebutkan pagu indikatif yang didapat memiliki selisih Rp 28 triliun dari anggaran 2026. Dedi mengatakan postur anggaran 2027 lebih rendah dari anggaran yang dibutuhkan oleh pihaknya.

"Jumlah tersebut juga memiliki selisih sebesar Rp 28 triliun atau 19,2 persen apabila dibandingkan alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2026, yaitu sebesar Rp 146 triliun," katanya.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan usulan tambahan anggaran untuk 2027 senilai Rp 989 miliar. Adapun usulan KPK sebelumnya berada di angka Rp 762,30 miliar.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan KPK mendapatkan pagu indikatif tahun 2027 senilai Rp 1,23 triliun. Setyo mulanya mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 762 miliar.

"Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement 'berapa pun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar," ucapnya dalam rapat di Kompleks DPR RI, Rabu (17/6/2026).

(haa/haa)

Add