RI Raih 10 Kursi Strategis di Organisasi Internasional, Ini Daftarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mencatat capaian diplomasi signifikan di panggung multilateral sepanjang 2025. Pemerintah mengikuti 10 pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil dimenangkan, menandai penguatan pengaruh Indonesia dalam proses pengambilan keputusan global.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan keberhasilan tersebut bukan sekadar soal statistik, melainkan mencerminkan posisi Indonesia dalam membentuk arah kerja sama internasional.

"Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional, dan seluruhnya berhasil kita menangkan. Ini bukan sekadar angka, tapi soal pengaruh dan dampak, serta wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mulai 2026, Indonesia akan memegang sejumlah peran kepemimpinan kunci di forum global. Salah satunya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih menjadi anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026-2032, bertepatan dengan momentum reformasi PBB.

Selain itu, Indonesia juga terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026. Sugiono menegaskan mandat tersebut akan dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif.

"Ini adalah tanggung jawab besar yang akan kita jalankan dengan prinsip-prinsip tersebut," tegasnya.

Di berbagai forum teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan nasional masuk dalam proses rule-setting global. Peran Indonesia antara lain berada di International Maritime Organization (IMO) untuk standar keselamatan pelayaran, serta di Universal Postal Union (UPU) yang berdampak langsung pada penguatan konektivitas pos dunia, termasuk bagi UMKM dan e-commerce nasional.

"Rule-setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita," ujar Sugiono.

Ia menilai tantangan utama PBB saat ini adalah memastikan agenda reformasi tidak berhenti pada wacana. Karena itu, pada momentum 80 tahun PBB, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UN80, dengan dorongan agar PBB menjadi lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan.

Atas dasar tersebut, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.

"Ini bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan sistem tetap berfungsi, bahkan di tengah tekanan yang semakin besar, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia memperbaiki institusi multilateral," kata Sugiono.

Berikut 10 organisasi internasional yang diduduki RI, lengkap dengan periode jabatannya:

1. Board Member untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)

Periode: 2025-2028

2. Executive Board untuk United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)

Periode: 2025-2029

3. Executive Council untuk Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO

Periode: 2025-2027

4. Secretary General untuk Asian Productivity Organization (APO)

Periode: 2025-2028

5. Council of Administration untuk Universal Postal Union (UPU)

Periode: 2025-2029

6. Postal Operations Council untuk Universal Postal Union (UPU)

Periode: 2025-2029

7. United Nations Board of Auditors (UNBoA)

Periode: 2026-2032

8. United Nations Committee for Programme and Coordination (CPC)

Periode: 2026-2028

9. IMO Council untuk Category C (International Maritime Organization)

Periode: 2026-2027

10. Executive Council untuk Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

Periode: 2026-2028

Fokus Forum Strategis Lainnya

Dalam konteks global yang semakin "multiplex", Sugiono menekankan bahwa multilateralisme kini berbentuk ekosistem berbagai arena. Ketahanan nasional, menurutnya, dibangun melalui kehadiran konsisten di arena-arena tersebut dengan prinsip dan arah yang jelas.

Karena itu, Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI, dan berbagai forum strategis lainnya.

"Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation," ujarnya.

Sugiono menegaskan keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidak saling meniadakan, melainkan mencerminkan pendekatan strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif.

Pendekatan serupa juga mendasari fokus Indonesia pada Keketuaan D-8 periode 2026-2027 dengan agenda delivery-oriented, mulai dari perdagangan intra-D-8, ketahanan pangan dan energi, hingga ekonomi biru, sains, dan teknologi.

Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat engagement dengan dunia Islam sebagai mitra strategis. Dengan populasi Muslim terbesar dan rekam jejak moderasi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk mendorong kerja sama yang lebih substantif.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri, termasuk Wakil Menlu Arrmanatha Nasir yang menggawangi diplomasi multilateral, serta Wakil Menlu Anis Matta yang mengkoordinasikan diplomasi Indonesia dengan dunia Islam.

"Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di berbagai arena, dengan arah yang kita tentukan sendiri," pungkas Sugiono.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]