Sah! DPR Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Perjalanan Dinas LN

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan telah menyepakati sejumlah langkah strategis dalam rangka merespons demonstrasi minggu lalu.

Salah satu poin kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

Tidak hanya tunjangan perumahan, DPR juga memutuskan untuk melakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali undangan kenegaraan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah adanya evaluasi terkait dengan biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif hingga tunjangan transportasi.

"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," paparnya dalam Konferensi Pers DPR RI, Jumat (5/9/2025).

Sayangnya, Dasco tidak menjabarkan secara rinci perihal besaran tunjangan dan fasilitas tersebut. Dia hanya berjanji akan memberikan rinciannya kepada media.

Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh para pimpinan dewan, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR RI setelah rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 4 September 2025.

Berikut ini rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) pada anggota DPR RI:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan: 

• Gaji Pokok Rp 4,2 juta
• Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
• Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
• Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
• Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
• Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

Tunjangan Konstitusional: 

• Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
• Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
• Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
• Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay-nya sebesar Rp 65,59 juta. Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 8% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 peride, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Puan Bantah Gaji Anggota DPR Naik, Sebut Ada Kompensasi Uang Rumah