Selamat Jalan Zhu Rongji, Sang Arsitek China Modern

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kematian Zhu Rongji pada usia 97 tahun, di tanggal 12 Agustus 2026 lalu, menandai berakhirnya era para teknokrat besar yang pernah membentuk fondasi kebangkitan ekonomi China. Dunia mengenal Deng Xiaoping sebagai bapak reformasi dan keterbukaan. Namun, jika Deng merancang arah baru China, Zhu-lah yang menerjemahkan visi tersebut menjadi institusi, kebijakan, dan tata kelola yang mampu mengubah negeri Tirai Bambu menjadi kekuatan ekonomi global.

Warisan terbesar Zhu bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tapi pembangunan kapasitas negara. Ketika birokrasi masih terfragmentasi, inflasi berulang kali mengganggu stabilitas nasional, perusahaan-perusahaan milik negara membebani anggaran negara, dan sistem keuangan masih sangat rapuh, Zhu memilih jalan reformasi institusional, bukan mobilisasi politik. Banyak fondasi yang menopang kekuatan ekonomi China hari ini, mulai dari sistem perpajakan modern, reformasi perbankan, hingga integrasi ke ekonomi global, lahir dari kebijakan yang ia rancang.

Meski demikian, warisan Zhu perlahan tenggelam di bawah dominasi narasi era Xi Jinping. Prioritas pembangunan China kini lebih menekankan keamanan nasional, kemandirian teknologi, dan peran negara yang semakin kuat dalam perekonomian. Zhu berasal dari generasi yang berbeda. Zhu percaya bahwa kekuatan negara justru dibangun melalui institusi yang efisien, pasar yang kompetitif, disiplin fiskal, dan keterbukaan terhadap ekonomi dunia.

Namun, awal kariernya justru diwarnai gejolak politik era Mao Zedong. Pada 1958, setelah mengkritik pendekatan ekonomi radikal dalam awal pelaksanaan Great Leap Forward, Zhu dicap sebagai "kaum kanan" dalam Anti-Rightist Campaign.

Ia disingkirkan dari birokrasi dan menjalani bertahun-tahun marginalisasi politik. Pengalaman itu membentuk cara pandangnya terhadap pemerintahan. Zhu tetap setia kepada Partai Komunis, tetapi semakin yakin bahwa dogma politik tidak boleh mengalahkan rasionalitas ekonomi. Baginya, legitimasi pemerintah lahir dari kinerja, disiplin administrasi, dan kemampuan menciptakan kesejahteraan.

Kesempatan kedua datang setelah Deng Xiaoping meluncurkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada 1978. Reputasi Zhu sebagai pejabat yang bersih, cerdas, dan tegas membuatnya cepat menonjol di kalangan reformis. Kariernya berkembang bukan karena patronase politik, tapi karena kemampuannya menyelesaikan persoalan ekonomi yang rumit.

Namanya mulai dikenal luas ketika menjabat Wakil Wali Kota, kemudian Wali Kota Shanghai pada 1988. Saat itu Shanghai masih menjadi pusat industri terbesar China, tetapi menghadapi birokrasi yang lamban, infrastruktur yang tertinggal, perusahaan negara yang tidak efisien, dan tekanan inflasi.

Zhu membenahi administrasi kota dengan pendekatan seorang insinyur, yakni memperketat disiplin fiskal, memperbaiki tata kelola birokrasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka ruang lebih besar bagi investasi asing tanpa kehilangan kendali negara.

Momentum terbesarnya datang setelah krisis politik Tiananmen pada 1989. Ketika reformasi ekonomi melambat dan kepercayaan investor asing menurun, Deng Xiaoping membutuhkan teknokrat yang mampu memulihkan ekonomi tanpa mengguncang stabilitas politik. Zhu menjadi salah satu tokoh yang dipercaya karena dihormati baik oleh kelompok reformis maupun kalangan konservatif di dalam partai.

Pada 1991, Zhu diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri di bawah Li Peng sekaligus memimpin People's Bank of China. Penunjukan ini mencerminkan besarnya kepercayaan Deng kepadanya. China saat itu menghadapi inflasi tinggi, ekspansi kredit yang tidak terkendali, dan lemahnya koordinasi kebijakan moneter.

Zhu merespons dengan pengetatan moneter yang agresif, memperkuat otoritas bank sentral, membatasi ekspansi kredit, serta memperbaiki pengawasan sektor keuangan. Kebijakan tersebut tidak populer, tetapi berhasil menurunkan inflasi tanpa memicu krisis sistemik.

Reformasi fiskal yang dipimpinnya pada 1994 bahkan lebih menentukan. Sebelumnya, sebagian besar penerimaan pajak dikuasai pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat kehilangan kapasitas membiayai agenda nasional.

Reformasi perusahaan milik negara menjadi kebijakan paling kontroversial sepanjang kariernya. Ribuan BUMN yang tidak efisien digabungkan, diprivatisasi, atau ditutup. Sekitar 30 juta pekerja kehilangan jaminan pekerjaan seumur hidup yang selama puluhan tahun menjadi simbol negara sosialis. Kritik pun bermunculan.

Sebagian menilai Zhu terlalu jauh mengadopsi mekanisme pasar dan mengorbankan perlindungan sosial. Namun, pendukungnya berpendapat bahwa tanpa langkah drastis tersebut, sektor industri China tidak akan pernah mampu bersaing di tingkat global.

Biaya sosial reformasi itu memang besar. Akan tetapi, dalam jangka panjang, restrukturisasi tersebut meningkatkan produktivitas, memperkuat perusahaan-perusahaan yang berhasil bertahan, dan melahirkan industri manufaktur yang jauh lebih kompetitif.

Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Baosteel, Sinopec, dan sejumlah BUMN strategis lainnya berkembang menjadi korporasi kelas dunia karena Zhu menolak anggapan bahwa kepemilikan negara dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan inefisiensi.

Di saat yang sama, Zhu membenahi sektor keuangan agar tidak menjadi sumber krisis di masa depan. Pemerintah membentuk perusahaan pengelola aset untuk menyerap kredit bermasalah perbankan negara, memperkuat pengawasan perbankan, dan menerapkan standar tata kelola yang lebih modern. Reformasi inilah yang kemudian membuat sistem keuangan China relatif tangguh ketika menghadapi Krisis Keuangan Global 2008.

Namun, pencapaian internasional terbesar Zhu adalah membawa China bergabung dengan WTO pada 2001. Baginya, keanggotaan WTO bukan hanya keberhasilan diplomasi perdagangan, melainkan cara mengikat reformasi domestik ke dalam sistem ekonomi global yang berbasis aturan. Dengan demikian, setiap upaya untuk kembali pada ekonomi yang tertutup akan menghadapi biaya politik dan ekonomi yang jauh lebih besar.

Negosiasi menuju WTO berlangsung panjang dan penuh risiko politik. Kelompok konservatif di dalam Partai Komunis khawatir pembukaan pasar akan melemahkan industri nasional dan mengurangi kendali negara atas perekonomian.

Zhu justru berpandangan sebaliknya. Persaingan internasional, menurutnya, akan memaksa perusahaan-perusahaan China menjadi lebih efisien, mempercepat alih teknologi, memperbaiki tata kelola, sekaligus meningkatkan daya saing nasional. WTO dipandang bukan sebagai konsesi kepada Barat, tapi instrumen untuk memaksa reformasi ekonomi terus berjalan.

Pandangan tersebut membuat Zhu memperoleh penghormatan luas di kalangan ekonom dunia. Nicholas Lardy menempatkannya sebagai tokoh reformasi yang paling konsisten mendorong mekanisme pasar di dalam sistem sosialis China. Barry Naughton menilai Zhu berhasil memodernisasi fondasi fiskal dan keuangan negara.

Generasi baru pengusaha China memahami bahwa ledakan ekonomi digital pada dekade berikutnya tidak mungkin terjadi tanpa fondasi yang dibangun pada era Zhu. Kemunculan Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, hingga ByteDance bukanlah hasil kebijakan ekonomi digital secara langsung, tapi buah dari stabilitas makroekonomi, reformasi perbankan, pembangunan infrastruktur, keterbukaan investasi, dan iklim usaha yang mulai terbentuk sejak dekade 1990-an.

Jack Ma termasuk salah satu tokoh yang berkali-kali menyampaikan apresiasi terhadap era reformasi tersebut. Bagi banyak pelaku usaha swasta, pemerintahan Zhu merupakan periode ketika inovasi dan kewirausahaan memperoleh ruang paling luas tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Tentu saja, China saat ini menghadapi tantangan yang berbeda. Persaingan teknologi dengan Amerika Serikat, meningkatnya utang pemerintah daerah, krisis sektor properti, perlambatan produktivitas, serta tekanan demografi mendorong Beijing mengambil pendekatan yang lebih menekankan peran negara. Namun, perubahan konteks itu tentu tidak mengurangi relevansi sejumlah gagasan Zhu.

Warisan terpentingnya adalah keyakinan bahwa negara yang kuat tidak dibangun dengan menggantikan mekanisme pasar, tapi dengan menciptakan institusi yang mampu membuat pasar bekerja secara efisien. Pemerintah harus menetapkan aturan, menjaga stabilitas, memperbaiki kegagalan pasar, dan menyediakan barang publik. Sebaliknya, dunia usaha harus diberi ruang untuk berinovasi, bersaing, dan menciptakan nilai tambah.

Filosofi itulah yang membedakan Zhu dari para perencana ekonomi yang terlalu mengandalkan kontrol negara maupun penganut liberalisme pasar yang menyerahkan segalanya kepada mekanisme ekonomi. Ia menempuh jalan tengah, negara yang kuat sekaligus pasar yang efisien.

Sejarah akan terus mengenang Deng Xiaoping sebagai pemimpin yang membuka pintu reformasi, dan Xi Jinping sebagai pemimpin yang membawa China memasuki babak baru persaingan global. Namun, di antara keduanya berdiri Zhu Rongji, teknokrat yang mengubah gagasan menjadi institusi, visi menjadi kebijakan, dan reformasi menjadi fondasi yang memungkinkan kebangkitan China berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Karena itu, wafatnya Zhu Rongji bukan hanya pertanda kehilangan seorang mantan perdana menteri. China kehilangan salah satu arsitek terakhir dari generasi reformis yang membangun kekuatan negara bukan melalui slogan, tapi melalui disiplin fiskal, tata kelola yang efektif, keberanian mengambil keputusan sulit, dan keyakinan bahwa kemakmuran nasional hanya dapat dicapai melalui reformasi yang konsisten.

(miq/miq)