Sugiono-Marco Rubio Bertemu, Bahas Kemitraan Keamanan hingga Gaza

2 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, di Washington, D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi kedua negara untuk mempertegas komitmen dalam Kemitraan Strategis Komprehensif yang berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Rubio dan Menlu Sugiono berkomitmen kembali untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keamanan yang saling menguntungkan. Menlu Rubio secara khusus memberikan apresiasi tinggi atas peran aktif Jakarta di kancah global.

"Menlu Rubio mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menlu Sugiono atas dukungan Indonesia terhadap Dewan Perdamaian (Board of Peace) sebagai anggota pendiri, serta komitmennya terhadap rekonstruksi pasca-konflik di Gaza," tulis pernyataan resmi Kedutaan Besar AS.

Selain itu, pihak AS menegaskan bahwa pertemuan ini memperkuat fondasi hubungan kedua negara. "Menlu Rubio dan Menlu Sugiono menegaskan kontribusi Kemitraan Strategis Komprehensif terhadap kawasan Indo-Pasifik yang aman dan makmur," tambah rilis tersebut.

Langkah diplomatik di Washington ini merupakan kelanjutan dari rangkaian agenda padat Menlu Sugiono di Amerika Serikat. Sebelumnya, Menlu Sugiono menyampaikan pernyataan nasional dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi di Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York (18/2/2026). Di hadapan DK PBB, Sugiono mengingatkan bahwa meski gencatan senjata berlaku di Gaza, situasi kemanusiaan masih sangat memprihatinkan.

"Lebih dari 570 nyawa telah hilang dan lebih dari 1.500 orang terluka sejak gencatan senjata berlaku. Infrastruktur dasar dan layanan esensial masih hancur," ujar Menlu Sugiono dalam pidatonya.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa tanggung jawab DK PBB bukan hanya menjaga gencatan senjata, tetapi juga memperluas ruang bagi perdamaian. Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus ditopang oleh perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan, karena bantuan kemanusiaan merupakan kewajiban hukum internasional.

Selain isu Gaza, Menlu Sugiono menyoroti perkembangan di Tepi Barat dengan mengecam keras langkah registrasi tanah oleh Israel yang memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan. Indonesia menilai tindakan tersebut melanggar resolusi DK PBB, termasuk Resolusi 2334 tahun 2016.

Lebih lanjut, Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa penyelesaian yang adil hanya dapat dicapai melalui Solusi Dua Negara. Dalam konteks ini, Menlu Sugiono menekankan pentingnya sinergi antara kerja DK PBB dan Board of Peace yang dibentuk melalui Resolusi 2803 (2025).

"Perdamaian dapat memiliki jalur yang berbeda, tetapi tidak boleh memiliki arah yang berbeda," tegas Menlu Sugiono.

Keterlibatan Indonesia dalam BoP dipastikan tetap konsisten dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip multilateralisme. Kunjungan ke Washington, D.C. ini juga dilakukan dalam rangka mendampingi Presiden RI menghadiri pertemuan inaugurasi Board of Peace pada 19 Februari 2026.

(tps/luc)

Add