Tiba-Tiba Malaysia Diminta Reformasi, Ini Kronologi dan Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia diminta melakukan reformasi. Tak main-main, ini diteriakkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut OECD, Malaysia perlu melakukan sektor di pendidikan agar daya saing ekonomi Kuala Lumpur tetap terjaga dalam jangka panjang. Meski kemajuan ekonomi Malaysia selama beberapa tahun terakhir telah mendorong peningkatan pendapatan per kapita lebih cepat dibandingkan banyak negara di kawasan, tapi reformasi tetap dibutuhkan untuk mempertahankan laju pertumbuhan tersebut.

"Untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan tangguh, Malaysia dapat mengoptimalkan belanja dan pendapatan publik, meningkatkan produktivitas melalui regulasi yang lebih mendukung persaingan, serta memperbaiki hasil pembelajaran di semua jenjang sistem pendidikan," kata Direktur Studi Negara OECD Luiz de Mello saat memaparkan

"OECD Economic Survey of Malaysia" di Putrajaya, Selasa, dikutip Rabu (29/7/2026).

Sebenarnya, OECD memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia akan melambat menjadi 4,9% di 2026, dari 5,2% pada 2025. Tapi, PDB kembali naik menjadi 5% pada 2027.

Meski demikian, prospek tersebut dibayangi sejumlah risiko, mulai dari meningkatnya ketegangan perdagangan global, lonjakan harga komoditas, hingga melemahnya permintaan dunia. Sementara itu, inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 2,1% pada 2026, dari 1,4% pada 2025 dan 2,3% pada 2027.

"Penguatan keberlanjutan fiskal diperlukan untuk membantu mengendalikan utang publik," kata lembaga yang berpusat di Paris itu.

"Pengalihan subsidi energi yang bersifat menyeluruh menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran akan membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien," tambahnya.

Selain itu, OECD menilai reformasi perpajakan, termasuk penerapan kembali pajak konsumsi dengan cakupan luas dan perluasan basis pajak penghasilan orang pribadi, dapat meningkatkan penerimaan negara. Laporan itu juga merekomendasikan perluasan program pensiun sosial berbasis uji kelayakan ekonomi untuk memperkuat perlindungan sosial di tengah tren penuaan penduduk.

Di sisi produktivitas, OECD mendorong Malaysia melonggarkan berbagai hambatan masuk pasar, termasuk pembatasan kepemilikan asing dan persyaratan bagi layanan digital lintas batas. Menurut lembaga tersebut, langkah tersebut akan memperkuat posisi Malaysia dalam rantai pasok global sekaligus mendorong transfer pengetahuan dan inovasi di sektor ekonomi digital.

Penyetaraan BUMN & Swasta

OECD juga menilai persaingan usaha akan semakin sehat apabila pemerintah menciptakan perlakuan yang lebih setara antara badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Selain itu, penghapusan bertahap kebijakan pengendalian harga yang digantikan dengan bantuan yang lebih tepat sasaran dinilai dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.

Dalam sektor pendidikan, OECD merekomendasikan reformasi menyeluruh mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Lembaga tersebut menilai pendidikan prasekolah gratis dan wajib bagi anak usia tiga hingga empat tahun dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara insentif berbasis kinerja bagi guru serta otonomi sekolah yang lebih besar diyakini mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah.

OECD juga menilai penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja penting untuk mengurangi kesenjangan keterampilan tenaga kerja. OECD turut menyoroti tantangan perubahan iklim yang dihadapi Malaysia, termasuk meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir.

Menurut laporan itu, strategi adaptasi iklim yang terintegrasi juga penting, termasuk penguatan data risiko iklim, perluasan perlindungan asuransi bencana, serta peralihan dari subsidi bahan bakar fosil. Penerapan harga karbon dan percepatan investasi energi terbarukan akan memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus membantu menekan emisi.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]