Tolak UMP DKI Jakarta 2026, Said Iqbal: Buruh Harus Nombok Rp 160.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Para buruh masih kecewa dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 karena besarannya masih jauh di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan. Adapun nilai KHL DKI Jakarta adalah Rp 5.898.511.

Akibatnya, para buruh kembali turun ke jalan menuntut agar UMP 2026 segera direvisi. Sudah beberapa kali buruh melakukan demo terkait penetapan UMP Jakarta 2026. Namun karena besarannya belum sesuai dengan KHL, maka mereka akan terus memperjuangkan haknya di jalan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan UMP DKI Jakarta 2026 saat ini membuat warga Jakarta harus 'menombok' selisihnya dengan KHL, di mana selisihnya mencapau Rp 160.000.

"Jakarta itu kota yang mahal. Orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan Rp 5,73 juta Itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya Rp 160.000, siapapun yang kerja di Jakarta hidup untuk nombok, ini kan memalukan," kata Said Iqbal dalam konferensi persnya di depan Gedung DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Said Iqbal juga menyinggung standar pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta menurut International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 343 juta per tahun. Jika dihitung per bulan, maka angkanya berada di kisaran Rp 28 juta.

Said Iqbal mengklaim angka itu lebih tinggi dibandingkan Moskow di Rusia, Beijing di China, Kuala Lumpur di Malaysia, Hanoi di Vietnam atau Bangkok di Thailand.

"Karena Jakarta adalah kota internasional, pendapatan per kapitanya menurut Bank Dunia itu ada di atas Moskow di Rusia, Beijing di China, Kuala Lumpur di Malaysia, di atas Hanoi di Vietnam, dan di atas Bangkok di Thailand. Pendapatan per kapitanya US$ 21.000 per tahun atau Rp 343 juta per tahun. Kalau kita bagi 12 bulan, maka jadinya Rp 28 juta per bulan," lanjutnya.

Ia pun seakan miris karena UMP Jakarta di 2026 lebih rendah dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) di kota-kota penyangga Jakarta.

Contoh saja Kota Bekasi, di mana UMK 2026 mencapai Rp 5,99 juta, nyaris Rp 6 juta. Namun, UMP Jakarta hanya Rp 5,73 juta.

"Harusnya gubernur Jakarta kan lihat dong upah minimum di sekitar Bekasi dan Karawang, masa lebih besar dari Jakarta," jelas Said Iqbal.

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta Pramono menggunakan diskresi dan menaikkan UMP Jakarta sesuai KHL.

"Kan berulang-ulang kita ingatkan, gunakan diskresi tidak ikut PP Nomor 49. Berapa upah yang kita harapkan? Tadi Rp 5,89 juta. Bahkan survei biaya hidup BPS Rp 15 juta," ucapnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]