Turun Drastis, Pemerintah Hanya Transfer Rp 692 T ke Daerah Tahun Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianti menganggarkan dana transfer ke daerah atau TKD senilai Rp 692,99 Triliun di tahun 2026. Dana dari pusat itu merupakan instrumen pemerataan pembangunan di daerah.

Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, yang diundangkan pada 22 Oktober 2025.

Pemerintah menganggarkan Anggaran Belanja Negara Tahun 2026 sebesar Rp 3.842,72 triliun, terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD.

"Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 692,99 triliun," tulis Pasal 9 ayat (1), dikutip, Kamis (8/12/2026).

TDK yang dimaksud antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Anggaran TKD itu termasuk alokasi untuk Dana Insentif Fiskal. Adapun rincian TKD dalam beleid itu:

1. DBH Rp 58,51 triliun

2. DAU Rp 400,01 triliun

3. DAK Rp 157,08 triliun

4. Dana Otonomi Khusus Rp 14 triliun

5. Dana Keistimewaan Rp 1 triliun

6. Dana Desa Rp 60,57 triliun

Alokasi TKD ini menyusut sekitar 24% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dalam APBN 2025 yaitu Rp 919,9 triliun. Pada tahun itu juga dilakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran di tahun berjalan menjadi Rp 848,5 triliun.

Adapun belanja pemerintah tahun 2026, yang ditetapkan juga mencapai Rp 3.842,7 triliun. Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat dianggarkan mencapai Rp 3.149,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat itu dikelompokan menjadi belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja menurut organisasi, dan belanja pemerintah menurut program.

(emy/haa)
[Gambas:Video CNBC]