Utang Pemerintah 40,46% PDB, Tertinggi Empat Tahun Terakhir

Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang pemerintah pada 2025 yang senilai Rp 9.637,9 triliun membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menembus level 40,46%. PDB pada 2025 senilai RP 23.821,1 triliun.

Rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio itu menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, bila merujuk data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun ke tahunnya.

Sebab, pada 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB sudah sempat menembus level 40%, tepatnya 40,74%, dengan nilai utang saat itu Rp 6.914 triliun dan PDB Rp 16.970,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pembiayaan APBN dari utang pada tahun lalu sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tertekan, hingga menyebabkan demonstrasi berdarah pada Agustus-September 2025.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya," tegas Purbaya.

Meski secara nominal menjadi yang terbesar, kenaikan utang pada 2025 dibanding 2024 bukan menjadi yang terbesar. Karena kenaikan utang pada periode itu sebesar 9,35%.

Dalam lima tahun terakhir, kenaikan utang tertinggi terjadi pada periode 2020 ke 2021, hingga mencapai 13,73%, yakni dari Rp 6.079,2 triliun menjadi Rp 6.914 triliun. Lalu pada 2021-2022, kenaikan utang bertambah 12,47% dari Rp 6.914 triliun menjadi Rp 7.776,7 triliun.

Kenaikan utang pun mulai melambat pada periode 2022-2023 dengan besaran 5,31% dari Rp 7.776,7 triliun menjadi Rp 8.190,4 triliun. Selanjutnya, kenaikan menjadi kisaran 7,6% pada 2023-2024 dari Rp 8.190,4 triliun menjadi Rp 8.813,2 triliun.

Purbaya memastikan, dengan kenaikan utang pada 2025 yang cukup melonjak, pemerintah akan menggencarkan setoran penerimaan negara ke depannya supaya kenaikan utang dapat terus diredam.

"Ke depan dengan perbaikan pajak dan lain-lain semuanya akan turun secara bertahap. Tapi ini kita pakai untuk memastikan ekonomi kita berbalik, berkorban sedikit untuk menjaga stabilitas ekonomi politik," tegas Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]