Zulhas Bilang 11 Tahun Proyek Waste to Energy Mandek, Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti proyek pengembangan energi berbasis sampah yang saat ini digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, sebenarnya proyek ini sudah muncul setidaknya 1 dekade lalu, namun tidak berjalan baik.

Sampai akhirnya, ungkap Zulhas, Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet terbatas untuk membahas bagaimana mengatasi tumpukan sampah yang sudah menggunung. Dalam rapat itu, Zulhas mengaku mengajukan diri untuk mengatasi persoalan sampah menggunung itu.

Dalam rapat itu, Zulhas juga mengajukan kepada Presiden Prabowo agar menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagia payung hukum untuk mengatasi persoalan sampah yang menggunung di Indonesia.

"Bapak Presiden tanya bagaimana caranya, saya jawab, "Bapak terbitkan saja Perpres." "Siapa yang bertanggung jawab, tanya Presiden." Saya bilang "saya, pak." Karena Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu di bawah koordinasi saya," kata Zulhas dalam Waste to Energy Investment Forum 2025 "Economic Gains, Environment WIns" di Audiotorium Bank Mega, Jakarta, Rabu (19/11/2025)

"Bagaimana cara mengatasinya?, kata Presiden. Saya jawab, Bapak kasih saja Kepres kepada kami. Insyaallah 2 tahun selesai. Maka lahirlah Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan," bebernya.

Zulhas pun menuturkan alasan kenapa proyek waste to energy atau pengembangan energi berbasis sampah di Indonesia tidak berhasil meski sudah dimulai sejak 11 tahun lalu.

"Waste to energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu, kalau saya tidak salah saya cek, hanya ada 3 izin atau 3 kesepakatan yang bisa berjalan. Ada 1 di Surabaya, 1 lagi di Solo, Solo sekarang gak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun cuma 3," kata Zulhas.

"Kenapa 11 tahun tidak berhasil? Karena prosesnya rumit, ruwet, dan berputar-putar. Kita sebut dengan kerja sama Pemda, Pusat, dan PLN. Pemda nanti ikut membayar, dikenal tipping fee. Itu harus ada persetujuan bupati atau walikota setiap tahun. Kalau DPRD-nya berubah, bisa berubah lagi. Belum lagi pengusahanya masih berharap tipping fee-nya disetujui, yang tidak sedikit jumlahnya. Jawa Timur itu kalau nggak salah Rp110 miliar lebih," sambungnya.

"Sehingga 11 tahun itu melahirkan 3, satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati, karena anggaran setiap tahun harus disetujui DPRD," kata Zulhas.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Siap-Siap! Aturan Sampah Jadi Listrik Bakal Terbit