Aksi Sigap Pemerintahan Prabowo Antisipasi PHK Massal Besar-besaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bergegas menyelesaikan permasalahan suplai gas industri. Ada dua rapat koordinasi yang dilakukan pada hari ini uang digelar supaya persoalan ini tidak berujung pada penutupan pabrik hingga keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan serikat buruh sebagai bagian dari Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh/Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea.

Pada pertemuan itu dibahas terkait informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi dilakukan sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah potensi PHK yang terjadi di sektor industri manufaktur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa satu hal yang dibahas adalah permasalahan suplai gas industri. Dia menjelaskan dalam satu dua hari ini akan diputuskan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan itu, meski belum dibeberkan detail lebih lanjut.

"Sesuai dengan petunjuk dari bapak presiden untuk segera mencari jalan keluar, yang mungkin dalam satu - dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan - kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri dapat berjalan sebagaimana seharusnya," katanya, usai rapat.

Pada rapat itu Prasetyo juga berdiskusi dari unsur DPR hingga serikat pekerja, terutama adanya informasi perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.

"Tadi hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahan apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," katanya.

Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat merespons keluhan pelaku industri terkait harga gas industri yang belakangan memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional. Bahkan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan berdasarkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi bersama PT PGN, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, dan para pelaku industri pengguna skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada hari ini.

"Iya membahas (harga gas), dan bagaimana kita sesuai arahan beliau, menuntaskan terkait dengan masalah HGBT," kata Laode ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Menurut Laode, rapat ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah menyelesaikan persoalan implementasi HGBT, termasuk menyiapkan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) terkait HGBT.

"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," ujarnya.

Laode menegaskan pihaknya ingin memastikan ketersediaan gas bagi industri tetap aman. Karena itu, ESDM tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kemampuan pasokan dari hulu dan kebutuhan masing-masing sektor industri.

Ia juga meluruskan isu yang berkembang mengenai kenaikan harga gas. Menurut dia, kenaikan yang terjadi belakangan bukan berasal dari harga gas pipa yang disalurkan melalui skema HGBT, melainkan dari liquefied natural gas (LNG) di pasar internasional.

55.000 Pekerja Pabrik Terancam PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wa mengungkapkan dari data asosiasinya ada 55.000 pekerja pabrik yang terancam di PHK. Bahkan satu perusahaan sudah ditutup adalah PT Granito.

Lebih lanjut, menurutnya ada permasalahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dibahas, menurutnya hal ini juga menyimpan potensi PHK yang bekerja.

"Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat," tuturnya.

"Saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB," tambahnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]