Anak Buah Prabowo Ngumpul-Teken Surat Keputusan di Kantor Zulhas

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah menteri berkumpul di kantor Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Selasa (11/11/2025), untuk menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria.

Penandatanganan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 28 September 2025 lalu.

Zulhas mengatakan, arahan presiden sangat jelas, pemerintah harus memperkuat rantai pasok pangan nasional tanpa kompromi.

"Nah ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025. Arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok. Soal pangan tidak ada tawar-menawar," ujar Zulhas dalam sambutannya.

Menurut Zulhas, peningkatan produksi pangan sudah sangat terasa. Ia memuji Menteri Pertanian yang berhasil mendongkrak angka produksi nasional.

"Ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan, itu produksi kita luar biasa. Menurut BPS dari 30 juta menjadi 34,77 juta ton. Berarti kenaikannya 13% lebih," katanya.

Namun, peningkatan produksi ini justru menimbulkan masalah baru di lapangan, yakni kurangnya gudang untuk menampung hasil panen

"Nah tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Tidak boleh masyarakat, petani dirugikan karena ketidakmampuan kita menyerap gabah maupun jagung," ucap dia.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama lambatnya penyerapan hasil panen adalah berkurangnya jumlah gudang di berbagai daerah.

"Apa masalahnya? Rupanya gudang. Karena dulu gudang-gudang itu bukan bertambah tapi berkurang. Oleh karena itu, melalui perintah Bapak Presiden, kita harus segera membangun gudang. Yang disepakati jumlahnya adalah di 100 tempat," tutur Zulhas.

Zulhas juga menegaskan, seluruh langkah ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Nah, menurut Undang-Undang BUMN yang baru, setiap penugasan harus ada SKB kepada kementerian yang terkait. Nah ini syarat pertama SKB," jelasnya.

Ia menambahkan, setelah SKB diterbitkan, akan ada tindak lanjut berupa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Syarat kedua pemerintahan harus ada Inpres atau Perpres. Nah ini sedang kita urus, jadi bersamaan. Setelah SKB harus ada Perpres. Seperti juga Kopdes Merah Putih. Penugasan, kemudian ada SKB, setelah ada SKB, kemudian ada juga Inpres ya. Inpres ini ada dua tahap, menurut Undang-Undang BUMN yang baru," papar Zulhas.

Meski prosesnya menjadi lebih panjang, Zulhas menyebut pemerintah tetap harus mengikuti aturan main. "Memang tambah repot, tetapi harus kita ikuti," katanya.

Ia menegaskan, langkah ini merupakan bentuk nyata respon pemerintah terhadap keluhan petani yang kesulitan menjual hasil panen karena keterbatasan gudang penyimpanan.

"Jadi sekali lagi, ini merupakan jawaban dari keluhan petani, keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, beras atau jagung dari petani, sehingga tidak ada hambatan lagi, Bulog keluhannya gudangnya kurang," ujarnya.

Zulhas memastikan, pemerintah akan segera membangun 100 gudang baru milik Bulog di berbagai sentra produksi padi dan jagung. "Nah sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani," tegasnya.

Ketika ditanya soal besaran anggaran proyek ini, Zulhas menjawab singkat, "Rp5 triliun."

Sementara mengenai lokasi pembangunan 100 gudang tersebut, Zulhas mengatakan masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.

"Lagi disiapkan, nanti akan disiapkan, kita kaji bareng-bareng Mentan, Bulog ya harus tepat sasaran," ujarnya.

Adapun untuk kapasitas masing-masing gudang, Zulhas menyebut hal itu belum ditetapkan. "Belum ditetapkan," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Misi Prabowo Jadi Perhatian, ADB Dukung Penuh Transformasi Sektor Ini