AS Mau Bikin Iran KO, Teheran Balik Menantang

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran mengecam perluasan sanksi Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk mengisolasi perekonomiannya. Teheran menyebut kebijakan terbaru Washington sebagai tindakan yang merupakan "pelanggaran hukum berat", seraya menyatakan keyakinan bahwa banyak negara tidak akan ikut dalam kampanye tekanan tersebut.

Kecaman itu disampaikan hampir enam bulan setelah konflik antara AS dan Iran berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan paket sanksi terbaru pada Senin (24/8/2026), tetapi tidak sampai menerapkan sejumlah opsi paling keras yang sebelumnya sempat menjadi ancaman Washington.

Bessent mengatakan negara-negara yang tetap melakukan perdagangan dengan Iran berisiko dikeluarkan dari sistem keuangan berbasis dolar AS. Namun, ia tidak menyebutkan kapan langkah tersebut akan diterapkan maupun negara mana saja yang berpotensi menjadi sasaran.

Menurut Bessent, negara-negara tersebut akan diberikan waktu untuk mematuhi arahan baru Washington.

Kementerian Luar Negeri Iran menilai sanksi terbaru AS bukan sekadar tekanan ekonomi terhadap Teheran, tetapi juga ancaman terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Iran menegaskan bahwa persoalan tersebut kini memiliki cakupan yang lebih luas.

"Masalahnya tidak lagi terbatas pada Iran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, dilansir Reuters, Rabu (26/8/2026).

Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa negara-negara yang menghargai kedaulatan dan kepentingan nasionalnya tidak akan menerima tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

"Tidak ada negara terhormat yang menghargai kedaulatan dan kepentingan nasionalnya yang akan menerima normalisasi pelanggaran hukum berat dan intimidasi sistematis seperti itu," katanya.

Departemen Keuangan AS dalam paket terbaru mengumumkan sanksi terhadap 60 individu, entitas, dan kapal. Namun, daftar tersebut tidak mencantumkan lembaga-lembaga keuangan China yang selama ini dicurigai membantu perdagangan minyak Iran.

China sendiri telah menjadi pembeli terbesar minyak Iran selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran telah menghentikan aliran minyak tersebut ke China sejak Washington kembali menerapkan blokade pada pertengahan Juli.

Trump sebelumnya mengatakan dirinya memperkirakan akan menjamu Presiden China Xi Jinping pada bulan depan. Pada saat yang sama, Washington berupaya menghindari pembatasan terhadap ekspor mineral kritis China.

Beijing pada Selasa menyatakan kerja sama dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak seharusnya dicampuri pihak lain.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh mengatakan China dan Rusia tidak menerima kebijakan AS tersebut. Ia juga memperkirakan negara-negara lain akan melakukan perlawanan terhadap sanksi Washington.

Di tengah tekanan ekonomi tersebut, muncul sejumlah sinyal yang mengarah pada kemungkinan kembali dibukanya jalur mediasi untuk mengakhiri perang. Konflik yang bermula dari serangan AS dan Israel terhadap Iran tersebut telah membuat sebagian besar aktivitas pelayaran di Selat Hormuz terhenti.

Sebelum konflik, Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.

Iran dan Oman pada Selasa mengatakan keduanya telah membahas proposal untuk membentuk "koridor navigasi sementara bersama" di Selat Hormuz. Kedua negara juga membicarakan rencana untuk membersihkan ranjau yang berada di jalur tersebut.

Presiden AS Donald Trump kembali menyampaikan klaim sebelumnya bahwa seluruh ranjau di Selat Hormuz telah disingkirkan atau diledakkan. Trump juga mengatakan Iran telah diberi peringatan bahwa kapal atau perahu apa pun yang memasang ranjau baru akan dihancurkan.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]