Aturan Rampung! 1 Januari 2026 Eksportir Wajib Simpan Dolar di Himbara

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berlaku 1 Januari 2026. Dengan demikian, eksportir Sumber Daya Alam (SDA) harus menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) selama 1 tahun.

"Jadi (berlaku)," ungkapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (31/12/2025)

Aturannya sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor (DHE)

Aturan terbaru akan terbit dalam waktu dekat. Begitu juga dengan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan aturan teknisnya.

"Nanti tinggal BI buat peraturan BI-nya, ini buat PP selesai. Sudah dibahas, sudah disusul, sudah diharmonisasi, tinggal di sana," jelasnya.

Dalam dokumen Strategi Kebijakan Penguatan Likuiditas Valas Domestik dari Kementerian Keuangan yang telah diterima kalangan perbankan, disebutkan bahwa revisi PP 8/2025 DHE SDA akan mewajibkan penempatan DHE Valas para eksportir hanya ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) per 1 Januari 2026.

Dalam PP 8/2025, ketentuan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum atau definisi bank yang dapat menjadi tempat penempatan DHE SDA tak diatur secara khusus, namun kini hanya dikhususkan bagi Himbara.

Selain itu, ketentuan terbaru selanjutnya ialah batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%. Diikuti dengan perluasan penggunaan valas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa tidak terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik, dan kebutuhan modal kerja.

Eksportir juga dapat menempatkan dana pada SBN valas yang diterbitkan di domestik. Seiring dengan itu, pemerintah menerbitkan SBN valas di domestik untuk menampung excess valas dari DHE sekaligus pendalaman pasar.

Dalam revisi di Pasal 6 nya terkait dengan lokasi rekening khusus atau reksus, kini hanya diwajibkan dibuat di Himbara yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang dimiliki negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sebelumnya dapat dilakukan pada LPEI dan/atau Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing secara umum.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]