Basuki Minta Rp 2,7 T ke Purbaya Geber Proyek IKN, Mau Belanja Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melanjutkan pembangunan tahap (batch) 3 IKN. Tambahan dana itu juga akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah terbangun serta pembelian lahan.

Adapun usulan tambahan anggaran itu diajukan pada 18 Juni 2026. Menurut Basuki, dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembangunan batch 3 yang akan berlangsung dengan skema tahun jamak (multiyears) 2026-2028.

"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun. Dana tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun. Basuki mengatakan, hingga 30 Juni 2026 realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2%. Angka tersebut telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual.

Sementara itu, realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencapai Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2% dari pagu anggaran.

"Pada tanggal 30 Juni 2026, secara akrual dengan memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual, realisasi anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai 80,2 persen. Sedangkan realisasi SP2D tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu DIPA. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.

Basuki juga memaparkan capaian pembangunan IKN sepanjang 2025. Dari total DIPA awal sebesar Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13%. Belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek di kawasan IKN.

Menurut Basuki, pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama telah rampung seluruhnya. Sementara itu, pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.

"Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen. Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama, dan batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," tutur Basuki.

Selain mencatat tingginya realisasi belanja, Otorita IKN juga membukukan peningkatan nilai aset. Hingga 31 Desember 2025, total aset dalam neraca Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.

Basuki menyebut kenaikan tersebut mencerminkan akselerasi pembangunan fisik IKN sepanjang 2025. Di sisi lain, kekayaan bersih Otorita IKN juga meningkat menjadi Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan ekuitas menunjukkan belanja negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN telah terkonversi menjadi aset dan kekayaan negara yang dikelola secara tertib.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]