Bukan Jawa! Rote Ndao Sah Jadi Sentra Garam Nasional, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka-bukaan soal alasan Pulau Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih menjadi sentra garam nasional. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan pemilihan Rote Ndao sebagai sentra garam nasional disebabkan karena posisinya lebih dekat dengan Australia.

"Pulau Rote Ndao ini sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi sentra garam nasional karena lokasinya yang lebih dekat dengan Australia," kata Aris dalam paparannya di acara KKP Inisiasi Kemandirian Garam Nasional Melalui K-Sign Rote Ndao di Gedung KKP, Rabu (11/6/2025).

Aris mencontohkan Australia karena Negeri Kanguru tersebut menjadi salah satu produsen garam terbesar di dunia. Hal ini karena iklim di Australia cenderung lebih banyak mengalami iklim kering ketimbang iklim basahnya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air laut dan tentunya kualitas garam yang diproduksi.

"Kita tahu Australia menjadi salah satu penghasil garam terbesar di dunia, karena durasi iklim keringnya cukup lama hingga sembilan bulan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air laut dan garam. Nah, di Rote ini, karena lebih dekat dengan Australia, maka iklimnya cenderung mirip-mirip di mana iklim keringnya cenderung berlangsung selama 6-7 bulan. Apalagi air lautnya juga cenderung sama," tambah Aris.

Selain karena lebih dekat dengan Australia, kontur Pulau Rote Ndao juga relatif datar, ditambah ada teluk yang airnya dapat menjadi air tua garam.

"Rote Ndao itu konturnya datar, ditambah di sana ada sebuah teluk yang berisi air tua, sehingga proses evaporasi garam lebih mudah," ujar Aris.

Aris juga sudah memetakan lahan potensial di Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Pantai Timur dengan estimasi total lahan lebih dari 1.000 hektare. Pembangunan sentra garam di Rote Ndao direncanakan untuk menopang kebutuhan industri. Rote Ndao dipilih karena memiliki potensi besar dengan curah hujan rendah dan tingkat salinitas tinggi.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mendorong percepatan program pembangunan pergaraman nasional dan mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Salah satu langkah percepatan adalah dengan menetapkan larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menerangkan strategi yang dipakai untuk meningkatkan volume dan kualitas produk garam lokal. KKP akan menjalankan program intensifikasi dan ekstensifikasi pergaraman di sejumlah wilayah di Indonesia, serta bersinergi dengan perusahaan pergaraman, serta pemerintah daerah.

(chd/wur)

Next Article Trenggono Turun Gunung Cek Langsung Calon Tambak Garam Raksasa RI