Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,65 triliun. Angka tersebut tidak berubah dari pagu yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga usulan tambahan anggaran KKP sebesar Rp30,22 triliun tidak masuk dalam anggaran 2027.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Berdasarkan surat Badan Anggaran DPR RI perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2027, diketahui bahwa pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2027 tidak mengalami perubahan setelah pembahasan panja. Dengan demikian, alokasi anggaran KKP tetap sebesar Rp16,65 triliun," kata Titiek dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI kemudian menyetujui pagu KKP sebesar Rp16,653 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas lima program.
Pertama, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp12,203 triliun. Kedua, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp313,70 miliar.
Selanjutnya, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp315,16 miliar, Program Kualitas Lingkungan Hidup Rp347,82 miliar, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,47 triliun.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
"Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,653 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, KKP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30,22 triliun untuk 2027. Tambahan tersebut antara lain dirancang untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi, program budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak nila salin Pantura, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Namun, usulan tambahan tersebut tidak mengubah pagu KKP yang telah ditetapkan sebesar Rp16,65 triliun.
Ditemui usai rapat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menyelesaikan program yang telah direncanakan dengan anggaran yang tersedia.
"Pembangunan, kan sekarang kita targetkan yang ada ini kita selesaikan. Nanti kita lapor lagi ke Presiden, tentu," kata Trenggono.
Saat ditanya apakah anggaran yang tersedia masih kurang, Trenggono mengatakan program prioritas KKP, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah diprogramkan, dan akan dikerjakan menggunakan anggaran yang ada terlebih dahulu.
"Kalau untuk anggaran program prioritas ya.. namanya program prioritas kan pasti sudah diprogramkan. Tapi yang pasti kita selesaikan dengan (anggaran) yang ada dulu. Nanti yang ke depan baru kita bicarakan lagi," ujarnya.
Trenggono juga menegaskan pagu Rp16,65 triliun untuk saat ini masih cukup untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Ya. He eh, gitu," pungkas dia.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]






































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336164/original/038669600_1788142068-WhatsApp_Image_2026-08-30_at_22.34.27.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9334366/original/000168800_1787837074-1000131582.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336881/original/062566600_1788192972-1000510076.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9340905/original/042907900_1788529611-IMG_6511.jpg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9340290/original/025401600_1788499994-Raihan1.jpg)