DTSEN Temukan 4,33 Juta Keluarga 'Tak Terlihat' Belum Kena Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai membuka akses program bantuan pemerintah kepada jutaan keluarga yang sebelumnya belum pernah tersentuh bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 4.330.417 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima program pemerintah setelah DTSEN dibentuk dan dimanfaatkan.

"Setelah DTSEN dibentuk dan digunakan, sebanyak 4.330.417 KPM (keluarga penerima manfaat, red) yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima bantuan. Baik itu PKH (Program Keluarga Harapan, red), bantuan pangan non tunai, maupun penerima bantuan iuran. Mereka yang kehidupannya berhasil dibantu oleh pemerintah setelah kehadirannya ditemukan melalui DTSEN," ungkap Saifullah pada konferensi pers di Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

Saifullah mengatakan, temuan tersebut menunjukkan pentingnya konsolidasi data sosial dan ekonomi agar masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau program pemerintah dapat lebih mudah ditemukan.

DTSEN sendiri merupakan social registry pertama di Indonesia yang menjadi basis data utama pemerintah dalam menjalankan berbagai program. Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat amanah sebagai pengelola DTSEN, sementara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah turut membantu pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data.

Data sosial dan ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi kini dihimpun dan diintegrasikan ke dalam satu basis data sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Tak Otomatis Dapat Bansos

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa DTSEN bukan merupakan daftar penerima bantuan atau beneficiary registry.

"DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal," jelas Amalia.

Menurutnya, keberadaan seseorang dalam DTSEN tidak secara otomatis membuat orang tersebut menjadi penerima bansos atau program pemerintah tertentu.

"Daftar bantuan ataupun beneficiary registry atau daftar bantuan penerima program itu ditentukan oleh masing-masing menteri terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing," ungkap Amalia.

Sebagai contoh, program Sekolah Rakyat menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 dan 2. Namun, tidak seluruh masyarakat yang berada pada kelompok tersebut otomatis menjadi penerima manfaat karena masih terdapat kriteria tambahan yang ditetapkan kementerian terkait.

Data Masih Bisa Berubah

Di sisi lain, pemerintah mengakui DTSEN masih belum sempurna. Saifullah mengatakan masih terdapat kesalahan data yang terus diperbaiki melalui proses verifikasi dan validasi.

Ia menegaskan, perubahan atau kesalahan data tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan bantuan sosial.

"Kalau sekarang datanya masih error, bukan berarti orang itu segera diputus bantuan sosialnya. Atau orang yang mungkin berada di desil 4 padahal dia sebelumnya di desil 8, belum tentu juga dia mendapatkan bansos. Masih perlu dipastikan, dikoreksi, didalami, ditelusuri, dan seterusnya nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi," tegas Saifullah.

Amalia menambahkan DTSEN merupakan data yang dinamis. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga basis data harus diperbarui secara berkala.

"Setiap warga, setiap masyarakat punya hak suara dan kami berikan jalur untuk melakukan koreksi secara mudah, secara jelas dan transparan, sehingga DTSEN ini bukan hanya milik pemerintah tetapi DTSEN juga merupakan milik kita semua, milik Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama," jelas Amalia.

Menurut Amalia, pemutakhiran data oleh masyarakat menjadi penting karena di balik data terdapat individu dan keluarga yang harus dijangkau oleh program pemerintah.

"Di balik setiap data, ada nama, ada keluarga, ada yang terus berjuang untuk dijangkau oleh DTSEN," ungkap Amalia.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]