Dunia "Terbelah" Usai Trump Serang Venezuela, Siapa yang Mendukung?

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi militer Amerika Serikat (AS) yang meluncurkan serangan udara dan menangkap Presiden Venezuela di wilayah kedaulatannya pada Sabtu (3/1/2026) telah memicu gelombang reaksi keras dari berbagai penjuru dunia.

Komunitas internasional kini terbelah antara pihak yang mendukung "pembebasan demokrasi" dan pihak yang mengutuk keras pelanggaran hukum internasional.

Berikut sejumlah respons negara dunia yang terbelah sebagaimana mengutip berbagai sumber:

Prancis

Presiden Emmanuel Macron menekankan pentingnya transisi kekuasaan yang damai dan demokratis dengan menghormati suara rakyat Venezuela. Ia berharap Edmundo Gonzalez Urrutia, yang disebutnya terpilih pada 2024, dapat segera memastikan transisi tersebut.

Jerman

Kanselir Friedrich Merz menyatakan bahwa penilaian hukum terhadap operasi AS ini sangat kompleks dan pemerintahannya memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi mendalam.

"Transisi menuju pemerintahan yang dilegitimasi oleh pemilu harus dipastikan. Prinsip-prinsip hukum internasional harus tetap berlaku dan ketidakstabilan politik tidak boleh muncul di Venezuela," tegas Merz.

Spanyol

Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan posisi Spanyol yang tidak mengakui rezim Maduro, namun tetap menolak tindakan militer sepihak. Ia menilai intervensi tersebut melanggar hukum internasional dan mendorong kawasan ke arah ketidakpastian serta permusuhan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya menyatakan kekhawatiran mendalam atas ketidakpatuhan terhadap aturan hukum internasional.

"Perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB," ungkap juru bicara Guterres.

Israel

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan dukungan penuh kepada Donald Trump atas aksi militer tersebut. Ia menyebut kepemimpinan Trump berani dan bersejarah demi kebebasan serta keadilan, sembari memberi hormat atas tindakan tegas tentara AS.

China

Kementerian Luar Negeri China menyampaikan rasa terkejut dan mengecam keras penggunaan kekuatan militer oleh AS terhadap negara berdaulat serta terhadap presiden dari sebuah negara.

Afrika Selatan

Departemen Hubungan Internasional Afrika Selatan mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengadakan pertemuan darurat. Mereka meminta badan tersebut menjalankan mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional untuk menangani situasi di Venezuela.

Rusia

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai aksi agresi bersenjata yang didasarkan pada permusuhan ideologis, bukan pragmatisme bisnis atau kepercayaan.

"Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus menemukan jalan keluar melalui dialog," tulis pernyataan resmi Rusia.

Argentina

Presiden Javier Milei menyambut baik serangan tersebut dan menyebutnya sebagai keruntuhan rezim diktator yang kerap mencurangi pemilu. Bagi Milei, berita serangan ini adalah kabar luar biasa bagi dunia yang merdeka.

Meksiko

Kementerian Luar Negeri Meksiko mengutuk keras aksi militer sepihak yang dilakukan angkatan bersenjata AS. Meksiko menilai serangan terhadap target-target di wilayah Venezuela merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 2 Piagam PBB.

Kanada

Menteri Luar Negeri Anita Anand menyatakan Kanada sedang memantau situasi dengan saksama bersama mitra internasional. Ia menyerukan semua pihak untuk menghormati hukum internasional demi keinginan rakyat Venezuela hidup dalam masyarakat demokratis.

Paraguay

Pemerintah Paraguay menyatakan terus memantau perkembangan di Venezuela. Mereka menyerukan agar semua pihak memprioritaskan cara-cara demokratis guna menjamin transisi kekuasaan yang tertib.

Bolivia

Kementerian Luar Negeri Bolivia menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan koordinasi bantuan kemanusiaan. Mereka mendukung proses rekonstruksi institusional yang kredibel dan definitif di Venezuela.

Panama

Presiden Jose Raul Mulino menegaskan kembali posisi pemerintahannya yang mendukung proses demokrasi. Ia menekankan pentingnya menerima keinginan sah rakyat Venezuela yang telah memilih Edmundo Gonzalez dalam pemilu.

Peru

Kementerian Luar Negeri Peru menyerukan solusi cepat bagi situasi politik Venezuela. Peru mendorong transisi yang menghormati hak asasi manusia serta aspirasi rakyat untuk hidup dalam demokrasi dengan dukungan komunitas regional.

Inggris

Perdana Menteri Keir Starmer memilih untuk bersikap hati-hati dengan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu sebelum mengambil posisi resmi.

"Saya ingin berbicara dengan Presiden Trump dan para sekutu. Saya pastikan bahwa kami tidak terlibat, dan saya selalu percaya bahwa kita semua harus menjunjung tinggi hukum internasional," ujar Starmer.

Brasil

Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menilai pengeboman dan penangkapan presiden Venezuela telah melewati batas yang tidak dapat diterima serta melanggar kedaulatan negara.

"Menyerang negara lain dengan melanggar hukum internasional adalah langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum rimba berlaku di atas multilateralisme," tulis Lula.

Ukraina

Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha menyatakan Ukraina mendukung hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari diktator. Ia menilai rezim Maduro telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Denmark

Perdana Menteri Mette Frederiksen menyatakan Denmark tengah memantau situasi bersama sekutu-sekutunya. Ia menekankan bahwa saat ini adalah waktunya untuk de-eskalasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Belarusia

Presiden Alexander Lukashenko mengecam keras agresi Amerika Serikat. Melalui juru bicaranya, ia menyatakan telah memperingatkan konsekuensi dari tindakan semacam ini dalam wawancara terbarunya dengan media AS.

Ekuador

Presiden Daniel Noboa memberikan reaksi keras dengan menyebut bahwa waktu bagi para "kriminal narco-Chavista" akan segera berakhir. Ia memprediksi struktur kekuasaan mereka akan runtuh di seluruh benua.

Uruguay

Kementerian Luar Negeri Uruguay menolak intervensi militer antarnegara. Mereka menegaskan kembali prinsip dasar PBB bahwa setiap negara harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain.

Uni Eropa

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan pihaknya memantau situasi dengan sangat dekat. Uni Eropa mendukung transisi damai yang menghormati Piagam PBB dan hukum internasional.

Cile

Presiden Gabriel Boric mengungkapkan keprihatinan dan kecamannya atas aksi militer AS di Venezuela. Ia mendesak agar krisis serius yang melanda negara tersebut segera dicarikan solusi yang damai.

Kolombia

Presiden Gustavo Petro menyatakan kekhawatiran mendalam atas laporan ledakan dan aktivitas udara yang tidak biasa di Venezuela. Ia memperingatkan adanya risiko eskalasi ketegangan yang lebih luas di kawasan tersebut.

Nikaragua

Pemerintah Nikaragua melayangkan protes keras dan menuntut penghormatan terhadap kedaulatan rakyat Venezuela di tengah serangan militer yang terjadi.

Iran

Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk serangan AS sebagai pelanggaran mencolok terhadap integritas teritorial. Iran menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan agresi ilegal ini dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait.

Trinidad dan Tobago

Perdana Menteri Kamla Persad-Bissessar menegaskan bahwa negaranya sama sekali tidak berpartisipasi dalam operasi militer apa pun. Ia memastikan Trinidad dan Tobago tetap menjaga hubungan damai dengan rakyat Venezuela.

Italia

Kantor Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan bahwa aksi militer eksternal bukanlah cara untuk mengakhiri rezim totaliter. Namun, Italia menganggap intervensi defensif terhadap serangan hibrida, seperti perdagangan narkoba yang didukung negara, adalah hal yang sah.

Norwegia

Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyatakan intervensi AS tidak sesuai dengan hukum internasional yang bersifat universal bagi seluruh negara. Ia menekankan bahwa transisi demokratis adalah satu-satunya jalan yang layak.

Slovakia

Perdana Menteri Robert Fico menilai aksi militer AS di Venezuela sebagai bukti nyata runtuhnya tatanan dunia yang dibentuk setelah Perang Dunia II.

Jepang

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan akan bekerja sama dengan negara G7 untuk melindungi warga negaranya. Jepang tetap memegang prinsip kebebasan, demokrasi, dan upaya diplomatik dalam menstabilkan situasi di Venezuela.

Republik Ceko

Menteri Luar Negeri Petr Macinka menganggap penting bagi semua pihak untuk menenangkan situasi. Ia mendorong dimulainya negosiasi diplomatik yang melibatkan partisipasi oposisi Venezuela.

Malaysia

Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan prinsip penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing dalam urusan internal negara lain serta menolak penggunaan kekerasan.

"Sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk menahan diri secara maksimal dan mencari solusi damai melalui dialog serta diplomasi," ungkap pernyataan resmi Malaysia.

Singapura

Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan keprihatinan mendalam atas intervensi AS. Sebagai negara kecil, Singapura sangat menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas wilayah yang dilindungi oleh Piagam PBB.

"Singapura mendesak semua pihak untuk menahan diri dan berharap ada resolusi damai sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB," tutup pernyataan tersebut.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]