Erick Thohir dan KPK Bahas Sistem Bebersih di BUMN hingga Danantara

Jakarta, CNBC Indonesia — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk bersih-bersih BUMN dan dukungan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengelolaan perusahaan negara yang makin dinamis, terutama dikaitkan dengan UU BUMN terbaru, Undang-Undang Nomor 1/2025, dan keberadaan BPI Danantara membutuhkan sinkronisasi yang kuat agar pengawasan terhadap BUMN makin ketat.

Menurutnya, dengan menggandeng KPK, pihaknya dapat menjalankan aturan tersebut secara maksimal. Ia mengungkapkan, penugasan makin kompleks termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat.

"Kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang bisa kita dorong kita approve, dividen, merger, penutupan usaha dan lain-lain," ujarnya mengutip akun sosial media Instagramnya, Rabu (30/4/2025).

Erick memaparkan, ada penugasan dan pola kerja baru yang harus dilakukan berdasarkan UU BUMN terbaru tersebut. Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi termasuk dalam penyelenggara negara sehingga diperlukan definisi turunannya.

"Maka kerjasama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Tak hanya itu, peran pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi tugas yang harus dijalankan agar sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara maksimal dalam mengelola kekayaan negara.

Atas dasar itu, Erick menilai langkah sinkronisasi dengan KPK untuk membuat sistem pengawasan yang baru dan lebih ketat sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang sejak lama sudah melakukan program bersih-bersih BUMN.

"Disini kita berkonsultasi sejak awa BUMN melaui program bersih-bersih. Sehingga kita bisa menekan kasus korupsi Insyaallah 2-3 minggu ke depan kita akan laksanakan payung kerjasama supaya kita bisa mendorong visi Bapak Presiden," ungkapnya.

Erick menambahkan bahwa pemberantasan korupsi itu harus dengan membangun sistem dan kepemimpinan, hal ini bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik.

(mkh/mkh)

Next Article Erick Minta Garuda Cs Bikin Road Map 6 Bulan,Termasuk Rencana Merger