Gebrakan Besar Prabowo Dimulai: BUMN Dirampingkan, Bagaimana Skemanya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersiap melakukan perampingan besar-besaran terhadap ekosistem badan usaha milik negara (BUMN). Sebanyak 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya akan ditata menjadi sekitar 250 entitas pada akhir 2026.

Target 250 perusahaan merupakan sasaran kerja yang disampaikan Danantara Asset Management.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menargetkan jumlah akhirnya tidak lebih dari 300 perusahaan. Dengan demikian, angka 250 masih berada dalam rentang target pemerintah, yakni sekitar 200-300 entitas.

Dibandingkan baseline 1.074 perusahaan, target 250 entitas berarti sekitar 824 perusahaan atau 76,7% dari keseluruhan ekosistem BUMN akan ditata. Pemerintah menilai struktur saat ini terlalu gemuk, memiliki banyak lapisan direksi dan komisaris, serta diwarnai duplikasi fungsi dan kegiatan usaha.

Dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD pada 14 Agustus 2026, Prabowo menegaskan bahwa BUMN harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Restrukturisasi tersebut disebut berpotensi menjadi salah satu proses penataan korporasi terbesar di dunia. Namun, perampingan tidak berarti seluruh perusahaan akan ditutup.

Empat Jalan Perampingan BUMN

Pemerintah melalui Danantara akan menentukan nasib setiap perusahaan berdasarkan kondisi keuangan, prospek industri, dan relevansinya terhadap bisnis utama perusahaan induk.

Angka pada masing-masing jalur masih menggunakan keterangan "lebih dari". Karena itu, seluruh angka tersebut belum dapat dianggap final atau langsung dijumlahkan sebagai jumlah perusahaan yang pasti hilang.

Beberapa BUMN yang keberadaannya secara khusus diwajibkan oleh regulasi juga tidak dimasukkan dalam target akhir perampingan.

Melalui konsolidasi vertikal, misalnya, suatu anak perusahaan tidak selalu dibubarkan beserta kegiatan usahanya. Badan hukumnya dapat dihapus, tetapi bisnis, aset, dan pegawainya tetap dipertahankan sebagai unit di bawah perusahaan induk. Pemerintah dengan demikian dapat mengurangi biaya direksi, komisaris, kantor, administrasi, dan fungsi pendukung yang tumpang tindih.

Danantara juga menyatakan konsolidasi tersebut tidak diarahkan pada pemutusan hubungan kerja massal. Pegawai akan dipindahkan atau menjadi bagian dari perusahaan hasil penggabungan. Target penataan menjadi sekitar 250-an entitas pada 2026 telah dikonfirmasi oleh manajemen Danantara.

Penghematan Ditargetkan Mencapai Rp70 Triliun

Menurut Prabowo, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup atau memasuki proses penataan. Secara keseluruhan, lebih dari 750 perusahaan akan ditutup, dilebur, didivestasikan, atau dikonsolidasikan untuk mencapai target maksimal 300 entitas.

Perampingan tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun per tahun. Pemerintah menargetkan nilai penghematan dapat meningkat menjadi sekitar Rp70 triliun hingga 31 Desember 2026.

Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai perusahaan tidak produktif dan struktur pengurus yang berlapis akan dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan klinik, sekolah, dan perumahan rakyat.

Manajer Investasi, Hotel, dan Logistik Mulai Dilebur

Sejumlah konsolidasi telah memasuki tahap pelaksanaan. Salah satunya berlangsung di sektor manajemen investasi.

Mandiri Manajemen Investasi, BNI Asset Management, BRI Manajemen Investasi, dan PNM Investment Management akan digabungkan menjadi satu perusahaan manajemen investasi BUMN. Mandiri Manajemen Investasi ditetapkan sebagai perusahaan yang bertahan atau surviving entity.

Keempat perusahaan tersebut secara kolektif mengelola dana lebih dari Rp170 triliun per Juni 2026. Konsolidasi diarahkan untuk membentuk perusahaan manajemen investasi domestik dengan skala, kapabilitas, dan daya saing global yang lebih kuat.

Perampingan juga berjalan di sektor perhotelan. Sebanyak 49 hotel yang sebelumnya tersebar di berbagai grup BUMN akan dikonsolidasikan ke Grup PT Hotel Indonesia Natour melalui InJourney Hospitality. Pengelolaan terpusat diharapkan menghilangkan duplikasi manajemen sekaligus memperkuat skala bisnis hotel milik negara.

Di sektor logistik, tujuh perusahaan freight forwarding dari sejumlah grup BUMN akan dilebur menjadi satu perusahaan yang sementara disebut LogisticCo. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari ekosistem Pos Indonesia, Pelindo, SIG, Krakatau Steel, Pelni, dan Danareksa.

Prosesnya mencakup penggabungan perusahaan sekaligus penyederhanaan kepemilikan saham. Pemegang saham utama LogisticCo masih akan ditentukan setelah tahapan hukum dan operasional diselesaikan.

Selain ketiga sektor tersebut, agenda kerja Danantara juga mencakup konsolidasi BUMN karya, asuransi, sekuritas, galangan kapal, kawasan industri, serta infrastruktur digital milik Telkom dan PLN.

Laba dan Dividen BUMN Melonjak

Pemerintah menyatakan pembenahan tata kelola mulai terlihat pada kinerja keuangan perusahaan negara. Laba BUMN yang telah dikoreksi tercatat sebesar Rp186 triliun pada 2024, kemudian meningkat 75,3% menjadi Rp326 triliun pada 2025.

Dividen BUMN kepada negara juga naik sekitar 67%, dari Rp85,5 triliun menjadi Rp142,3 triliun. Setelah dikurangi penyertaan modal negara, dividen bersih meningkat dari Rp53 triliun menjadi Rp138 triliun atau tumbuh sekitar 160%.

Pada 2026, pemerintah memproyeksikan penerimaan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa pemberian penyertaan modal negara. Nilainya hampir empat kali lipat dibandingkan dividen bersih pada 2024.

Prabowo menegaskan perbaikan laba harus disertai pembenahan kualitas laporan keuangan. Danantara saat ini melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan akuntansi, pencatatan aset, manajemen risiko, likuiditas, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial.

Prabowo juga mewacanakan pembentukan pengadilan ad hoc untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan negara hingga 30 tahun ke belakang. Namun, gagasan tersebut masih berupa wacana dan harus dibicarakan bersama DPR.

Timah hingga Pupuk Catat Pertumbuhan Laba

Sejumlah perusahaan negara mencatat pertumbuhan laba tinggi. PT Timah Tbk membukukan laba bersih sekitar Rp2,7 triliun pada semester I-2026, melonjak 804,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah mengaitkan perbaikan tersebut dengan penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Aparat juga diminta mengusut praktik penyelundupan dan kemungkinan keterlibatan pejabat maupun aparat dalam pertambangan ilegal.

Pertumbuhan laba turut dicatat Semen Indonesia sebesar 408,9%, Pupuk Indonesia 252,8%, Pertamina 86%, Pegadaian 84,4%, Pelindo 60,4%, dan PTPN 54,4%.

Di sektor pupuk, pemerintah menghapus 145 aturan distribusi yang dinilai menghambat penyaluran kepada petani. Penyederhanaan tersebut diklaim berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%, sekaligus meningkatkan volume dan ketersediaannya.

Garuda Indonesia juga telah mengaktifkan kembali 20 pesawat sehingga total armadanya mencapai 104 pesawat. Pemerintah berharap maskapai nasional tersebut mulai membukukan keuntungan pada awal 2027.

Dari Bank Emas hingga Hilirisasi B50

Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah juga membangun ekosistem Bank Emas Indonesia agar emas hasil pertambangan nasional dapat disimpan, diperdagangkan, dan diolah di dalam negeri.

Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia kini disebut mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai kurang lebih Rp360 triliun atau US$20 miliar.

Di sektor ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia telah mengelola devisa hasil ekspor senilai US$14 miliar dari tiga komoditas strategis. Perusahaan tersebut memantau lebih dari 6.500 transaksi dan mengidentifikasi potensi tambahan sekitar US$5 miliar dari perbedaan harga, kualitas, serta pencatatan pembayaran ekspor.

Pengawasan selanjutnya akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Pemerintah akan mencocokkan jumlah muatan, dokumen, barang yang tiba, dan pembayaran untuk mencegah ketidaksesuaian pelaporan.

Keuntungan dan penghematan BUMN juga akan digunakan untuk mempercepat hilirisasi. Danantara telah memulai 26 proyek yang mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, pengolahan tembaga dan emas, industri garam, smelter alumina menjadi aluminium, serta pengolahan sampah menjadi energi.

Di sektor energi, penerapan biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026 ditargetkan menghentikan impor solar dan menghasilkan penghematan sekitar Rp170 triliun atau US$9,5 miliar per tahun.

Dengan berbagai langkah tersebut, perampingan BUMN bukan sekadar upaya mengurangi jumlah badan hukum. Pemerintah ingin mengubah ekosistem perusahaan negara menjadi lebih sederhana, transparan, produktif, dan fokus pada bisnis inti.

Tantangan terbesarnya terletak pada eksekusi. Pemerintah harus memastikan proses merger, divestasi, likuidasi, dan konsolidasi berjalan transparan, menjaga hak pegawai dan kreditur, serta tidak sekadar memindahkan masalah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan, akhir 2026 akan menjadi titik perubahan besar: ekosistem berisi 1.074 BUMN, anak, dan cucu perusahaan menyusut menjadi sekitar 250 entitas yang diharapkan lebih sehat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)