Gubernur Sulteng Keluhkan Setoran Pajak dari Smelter, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengeluhkan penerimaan pajak dari kegiatan hilirisasi di daerahnya. Dia mengatakan pajak yang diterima oleh daerahnya dari aktivitas industri smelter rendah.

Hal ini karena Sulawesi Tengah tidak menerima pajak dari industri smelter secara langsung, melainkan diterima dari dana bagi hasil (DBH). Seperti diketahui, Morowali menjadi pusat hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah.

"Bapak Presiden bilang ada Rp 570 triliun pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak-Bapak bayangkan setiap tahun DBH itu kami mendapatkan Rp 222 miliar," ujar Anwar dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Pada saat yang sama, dia pun mengatakan saat ini kondisi wilayah Sulawesi Tengah "hancur-hancuran" akibat masifnya eksploitasi tambang. Tak hanya itu, Anwar mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas industri ini di daerahnya.

"Gubernur tidak bisa masuk. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial. Tidak boleh semua berdalih atas izin dasar industri. Jadi kawasan industri itu mana bisa diapa-apain. Semua bebas. Bebas," ujarnya.

Selain itu, Anwar pun mengeluhkan kebijakan tax holiday dan tax allowance yang diberikan hingga 25 tahun kepada perusahaan-perusahaan smelter akan menambah kerusakan wilayah.

"Para perusahaan ini diberi tax holiday, tax allowance itu sampai 25 tahun. Nikel di Morowali itu tinggal 10 tahun. Jadi habis tax holiday, itu selesai," ujarnya.

(haa/haa)

Next Article Video: Coretax Diprotes, Sistem Dinilai Belum Siap