Harga Sebuah Ketidakpastian

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Board of Peace dan di saat bersamaan menggertak NATO serta meninggalkan berbagai badan PBB, termasuk WHO, semakin meningkatkan ketidakpastian global.

Ketidakpastian yang tinggi di tingkat global akan berimplikasi pada tiga hal: biaya hubungan internasional yang membesar, keterbatasan pilihan bagi negara berkembang seperti Indonesia, dan semakin tertinggalnya prioritas kesejahteraan warga dan demokrasi di hadapan negara.

Biaya Ketidakpastian
Dalam hubungan antarbangsa, keberadaan institusi internasional seperti PBB bertujuan untuk mengurangi biaya ketidakpastian. Ketika masing-masing negara bertindak untuk kepentingan sendiri, potensi konflik akan besar.

Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, maka diperlukan adanya institusi yang mengelola nilai, norma, hingga tata aturan bersama sehingga tindakan setiap negara yang menjadi anggotanya akan lebih terprediksi dan tidak mengganggu keteraturan yang ada. Dengan demikian, ketidakpastian dan potensi konflik dapat berkurang dan negara dapat lebih leluasa untuk memikirkan pembangunan dan kerja sama dengan negara lainnya.

Masalahnya adalah, institusi internasional merupakan sebuah barang publik global yang perlu biaya untuk menjalankan dan merawatnya. Selama ini, AS dengan sukarela maju sebagai penyokong utama berbagai institusi tersebut dengan membiayai dan memfasilitasi berjalannya organisasi internasional tersebut.

Pada dasarnya, kerelaan AS untuk menyediakan biaya bagi institusi internasional itu dapat dipahami. Sebagai negara dengan kekuatan terbesar pasca Perang Dunia II hingga saat ini, dunia yang stabil adalah bagian dari kepentingan utama AS. Tanpa dunia yang stabil, AS tidak akan leluasa berdagang dan mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi, politik, maupun citra di tingkat global.

Masalahnya adalah, bagi Trump, berbagai biaya yang harus diongkosi oleh AS dianggap sebagai sebuah kerugian. Trump berulang kali menuduh negara-negara lain sebagai free-rider yang hanya mengharap belas kasihan AS dan di saat bersamaan tidak sepenuhnya membela kepentingan AS.

Organisasi internasional seperti WHO dan NATO tidak lepas dari tuduhan tersebut. Di periode pertama kepresidenan Trump, WHO dianggap merugikan AS karena enggan menyalahkan China sebagai biang keladi krisis pandemi Covid-19.

Trump juga menuduh banyak negara Eropa hanya memanfaatkan sumbangsih besar AS pada NATO dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Apalagi NATO dianggap gagal ketika ketidakstabilan politik muncul akibat invasi Rusia ke Ukraina dan justru meminta sumbangsih AS untuk membantu Ukraina.

Dari sinilah Trump berpikir untuk meninggalkan berbagai institusi internasional yang sejatinya merupakan warisan AS pasca Perang Dunia itu sendiri. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Trump tampak menyeriusi keinginannya untuk menganeksasi Greenland dari Denmark.

Padahal, Denmark merupakan sekutu AS yang beraliansi bersama di dalam NATO. Ini menunjukkan bahwa Trump tidak terlalu berkomitmen untuk menjaga kedaulatan sesama anggota NATO itu sendiri.
Akibatnya ialah biaya ketidakpastian dalam hubungan internasional semakin meninggi. Selama ini, keberadaan institusi internasional seperti NATO menghadirkan

kepastian akan jalinan kerja sama dan jaminan keamanan di kawasan Atlantik. Akan tetapi, tindakan Trump ini menimbulkan pertanyaan besar akan stabilitas yang selama ini hadir.

Akibatnya, ketidakpastian akan meningkatkan biaya dalam politik maupun ekonomi. Dalam politik, hubungan antarnegara akan menjadi semakin transaksional untuk mendapatkan jaminan keamanan. Secara ekonomi, ketidakpastian ini akan meningkatkan biaya perdagangan hingga ongkos produksi yang berjejaring dalam rantai pasok global.

Pilihan Terbatas bagi Indonesia
Di saat bersamaan, kita melihat Trump menginisiasi institusi baru yang lebih menggambarkan kepentingan AS, yakni Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk ikut ke dalam Board of Peace ini dan ikut hadir dalam deklarasinya di sela-sela World Economy Forum di Davos, Swiss, 22 Januari 2026.

Presiden Trump menyebut Board of Peace ini sebagai inisiator bagi perdamaian dunia dan rekonstruksi di Gaza. Akan tetapi, ada banyak kejanggalan dalam klaim ini. Palestina sebagai pihak yang memiliki otoritas di Gaza tidak diikutsertakan. Apalagi jika kita melihat biaya untuk bergabung ke dalam Board of Peace sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.

Secara politik, pembentukan Board of Peace lebih tampak sebagai tes litmus bagi kesetiaan aliansi dengan AS. Apalagi jika kita melihat beberapa negara di Eropa enggan bergabung, seperti Prancis dan Norwegia. Akan tetapi, sekutu AS di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab justru bergabung ke dalam Board of Peace.

Negara seperti Indonesia pun dihadapkan pada dilema. Memang, dalam jangka pendek, bergabungnya Indonesia dapat meningkatkan daya tawar Indonesia ketika harus bernegosiasi dengan AS. Apalagi kita melihat kebiasaan Trump yang menggunakan perdagangan sebagai instrumen negosiasi hubungan antarnegara.

Walau begitu, dalam jangka panjang, Indonesia perlu mewaspadai kerusakan reputasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Rekonstruksi Gaza tanpa keterlibatan otoritas Palestina apalagi dengan menggandeng Israel dapat menyulitkan legitimasi politik Indonesia.

Apalagi tidak ada jaminan bahwa Board of Peace yang dibuat oleh Trump ini akan langgeng ketika Presiden AS berganti di kemudian hari, sebab tidak melewati proses politik untuk mendapatkan dukungan dalam negeri secara memadai.

Selamat Tinggal Rakyat?
Ketika biaya ketidakpastian dalam hubungan internasional meninggi dan pilihan dalam berpolitik luar negeri Indonesia menyempit, fokus pemerintah akan beralih ke stabilitas nasional dan politik internasional. Masalahnya, Indonesia sendiri hari ini berada dalam ruang gerak fiskal yang terbatas.

Tanpa perhitungan yang matang, Indonesia bisa terjebak dalam 'poco-poco politik global'. Maju sekali harus diikuti dengan mundur dua langkah. Kemunduran pertama ialah ketika Indonesia harus mengalihkan sumber daya yang sebelumnya bisa digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi pembiayaan politik yang dimainkan oleh negara besar seperti AS.

Langkah mundur kedua ialah ketika ketidakpastian itu meningkatkan potensi konflik, maka negara menjadi harus berfokus pada peningkatan keamanan. Masalahnya, seringkali upaya ini ditempuh dengan jalan pintas yang menanggalkan proses demokratis. Institusi demokrasi harus dikorbankan demi menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi ketidakpastian.

Kita perlu mewaspadai hal ini sembari mewanti-wanti bahwa dalam menghadapi ketidakpastian global yang meninggi, kesejahteraan rakyat dan institusi demokrasi bukan harga yang harus dibayar untuk membiayai.

(miq/miq)